Palembang, SumselSatu.com
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang bakal melakukan pendataan Penduduk Kurang Mampu (PKM) di Kota Palembang. Dijadwalkan pendataan dilakukan pada Maret ini namun diundur pada 22 April 2019 dengan menurunkan 1.800 petugas.
Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Palembang, Aprilita Sari mengatakan, pendataan dilakukan usai pemilu untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan. Penundaan ini juga demi menjaga agar pemilu nanti terlaksana aman.
“Kami harap jangan sampai yang diberikan adalah data palsu,” ujar Aprilita usai membuka bimtek pendataan penduduk miskin, Senin (25/3/2019), di Balai Kota Palembang.
Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), lanjut Aprilita, jumlah penduduk kurang mampu di Palembang sekitar 108 ribu kepala keluarga atau sekitar 10 persen dari jumlah penduduk Kota Palembang. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 10-12 dari tahun sebelumnya. Penurunan jumlah penduduk miskin dari pendataan paling banyak ditemukan di Kecamatan SU I dan Kertapati.
“Penurunan angka kemiskinan ini disebabkan salah satunya karena taraf kehidupan masyarakat sudah baik, misalnya penduduk sudah memiliki usaha yang telah berkembang sehingga taraf perekonomian semakin membaik,” ucapnya.
Aprilita menjelaskan, penentuan kategori penduduk miskin ada 14 kriteria, diantaranya yakni luas lantai rumah 8 meter persegi, alas rumah tanah, dinding terbuat dari rumbia atau setengah semen dan papan, tak punya pekerjaan tetap, penghasilan satu bulan sekitar Rp 400 ribu, membeli pakaian satu tahun hanya dua kali, serta tak punya simpanan lebih dari Rp 700 ribu.
“Untuk masuk kategori penduduk miskin tidak harus memenuhi seluruhnya. Jika sudah masuk sembilan kriteria saja sudah masuk kategori penduduk miskin,” pungkasnya. #nti
