Palembang, SumselSatu.com
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya (HD-MY) memastikan segera melakukan audit terhadap 13 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Sumsel.
Pernyataan itu diungkapkan keduanya saat memimpin rapat gabungan BUMD sekaligus menerima Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (SMS) terkait paparan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (KEK TAA), di Ruang Rapat Bina Praja, Jumat (12/10/2018).
Gubernur Herman Deru mengatakan, sejak terpilih menjadi gubernur, dirinya dan Wagub Mawardi Yahya memang sudah beberapa kali melakukan pertemuan secara khusus membahas masalah BUMD. Hal ini tak lain untuk memperjelas kontribusi apa saja yang sudah diberikan oleh perusahaan-perusahaan daerah tersebut.
“Harapan kami berdua dibangun atau didirikannya perusahaan daerah ini tugas utamanya ya harus memberikan kontribusi pada Pemprov Sumsel sebagai PAD atau pendapatan lain yang sah,” tegas Deru.
Untuk itu, mereka berdua berencana segera melakukan audit dengan menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selanjutnya semua BUMD ini akan dimonitor dan dipisahkan menjadi beberapa kategori dan tingkatan. Seperti, perusahaan yang sehat, kemudian perusahaan yang sedang-sedang saja (tidak menghasilkan tapi tidak disubsidi lagi), dan perusahaan yang masih disubsidi penuh.
“Makanya kami perlu mengambil langkah segera. Perusahaan yang sehat akan kita dorong terus supaya lebih sehat. Yang sedang-sedang kita bina, yang tidak bisa dibuat sehat kita likuidasi. Untuk apa banyak-banyak tapi membebani daerah,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut HD, melalui rapat ini para direktur BUMD atau PD diajak terbuka mengenai kondisi masing-masing perusahaan yang dipimpin, baik mengenai aset dan lainnya. Mereka diminta memberikan paparan sedetil mungkin apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi.
“Pada tahapan ini kami masih melakukan investigasi dan inventarisasi, baru kemudian konsolidasi dan solusi. Saya ingin semua ini selesai dan ada solusi paling lambat akhir Desember,” tambah HD.
Lebih jauh HD mengatakan, kebijakan ini bukan untuk mencari-cari kesalahan tapi untuk mencari jalan terbaik guna menentukan sikap, karena hal ini terkait dengan aset pemda.
Senada dikatakan Wagub Sumsel Mawardi Yahya, jika memang nanti ditemukan ada BUMD yang tidak menunjukkan perbaikan atau harapan, pihaknya tidak akan segan melakukan likuidasi.
“Untuk itu di sini kita duduk bersama, termasuk dari Biro Hukum dan Inspektorat. Kita akan evaluasi dan HDMY harus tahu persis dari mana mulai melaksanakan tugas gubernur dan wagub sebagai pemegang saham. Sekarang semuanya kita minta terbuka, jangan ragu dan jangan ada beban,” ujar Mawardi.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) I Gede Surya Negara memaparkan kondisi terakhir pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api. Dimana saat ini pihaknya masih terus berupaya merealisasikan Pelabuhan Tanjung Carat yang merupakan pelabuhan laut dalam untuk menunjang keberadaan Pelabuhan Tanjung Api-Api.
Untuk diketahui, saat ini luas KEK TAA yang ada sebesar 2.030 hektare. Agar kawasan ini bisa terintegrasi dengan Pelabuhan Tanjung Carat dibutuhkan lagi perluasan lahan sesuai usulan sebesar 2.202 hektare. Selain pelabuhan, kawasan ini nantinya akan dimaksimalkan untuk daerah industri yang meliputi refinery kilang minyak, Petro Kimia, serta industri pengolahan sawit. #nti
