Deru Minta BPK & BPKP Bimbing Pemda Kelola Keuangan

PENGUKUHAN---Suasana acara pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sumsel Tri Handoyo, di Griya Agung, Palembang, Rabu (19/2/2020). (FOTO: SS1/YANTI)

Palembang, SumselSatu.com

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumsel memberikan bimbingan kepada pemerintah daerah (Pemda) dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Saya secara vulgar meminta agar BPK dan BPKP memberikan bimbingan terus menerus kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, agar tidak mengabaikan legalitas yang ada saat ini,” ujar Deru pada acara pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel Tri Handoyo, di Griya Agung, Palembang, Rabu (19/2/2020).

Kata Deru, bimbingan tersebut harus diberikan agar penyelenggaraan pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Bupati, Walikota dan pimpinan ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, jadi tidak semua memahami regulasi yang berlaku. Maka yang sangat mungkin memandu yakni BPK maupun BPKP, kalau di daerah Inspektorat,” kata Deru.

Termasuk juga, tambah Deru, bimbingan dalam melakukan pengawasan dan pemanfaatan dana desa agar sesuai dengan peruntukkannya.

“Ini harus selalu sinergi agar keuangan yang dikelolah ini tepat sasaran,” katanya.

Deru juga mengingatkan, dalam pelaksanaan belanja daerah harus sesuai dengan kebutuhan yang difokuskan.

“Jangan pernah memaksakan belanja untuk sesuatu yang bukan potensi. Artinya fokus saja sama kebutuhan untuk masyarakat. Menyegerakan penurunan kemiskinan, APBD ini dibelanjakan untuk menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai salah belanja,” kata Deru.

Deru mengatakan, apabila salah belanja, akan berdampak pada tingginya angka kemiskinan.

“BPK dan BPKP inilah yang berperan untuk memberikan arahan dan konsep untuk menurunkan angka kemiskinan. Target kami (Pemprov Sumsel-red) satu digit,” katanya.

Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh meminta BPKP Sumsel memberikan kontribusi besar dalam pembangunan di Sumsel.

“Program pembangunan jangan hanya selesai begitu saja, namun harus juga dirasakan masyarakat. BPKP harus membantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yusuf.

“Sinergitas dalam pembangunan ini tentu harus berkesinambungan, sehingga manfaatnya apat dirasakan secara luas,” tambahnya. #nti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here