Palembang, SumselSatu.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan (Provinsi Sumsel) menggelar Rapat Paripurna LVI dengan agenda ‘Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2023’ di Ruang Rapat lantai III DPRD Sumsel, Jalan POM IX, Palembang, Senin (26/9/2022).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzarekki, SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi, SH, dan H M Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM. Hadir Wakil Gubernur (Wagub) Sumse Mawardi Yahya dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Ir Suman Asra Supriono, MM.
Sebanyak 9 Fraksi DPRD Sumsel melalui juru bicara (Jubir) menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2023.
Jubir Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Ersangkut, SpSi, Jubir Fraksi Parai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Ike Mayasari, SH, MH, Jubir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Drs H Solehan Ismail, Jubir Fraksi Partai Demokrat Tamtama Tanjung, Jubir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dra Hj Nurhilyah, Jubir Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Yeni Erlita, SPd, MM, Jubir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Firdaus, SH, Jubir Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abusari, SH, MSi dan Jubir Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) Perindo Firdaus Ishak, SE, MSi.
Jubir Fraksi Partai Golkar Ersangkut mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel agar dapat memaksimalkan anggaran yang ada dalam rangka mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
“APBD tahun ini merupakan tahun keempat. Untuk itu kami ingatkan agar pada sisa tahun ini anggaran benar-benar dialokasikan untuk mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujarnya.
Dalam upaya mencapai visi misi tersebut, lanjut Ersangkut, diperlukan langkah strategis, inovasi dan penyusunan program yang tidak hanya menjiplak (copy paste) dari program sebelumnya.
“Dalam mencapai visi misi tersebut, Fraksi Golkar kembali mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Sumsel harus memiliki langkah strategis, inovasi, dan menyusun program bukan hanya copy paste dari program tahun sebelumnya saja,” katanya.
Ersangkut berharap, melalui pandangan dan saran tersebut, kedepannya dapat memberikan manfaat Pemprov Sumsel dalam pengambilan keputusan dalam penetapan aturan.
“Kami harapkan pandangan umum ini bisa menjadi masukan dan dorongan terhadap Pemerintah Provinsi Sumsel dalam menjalankan tanggungjawab dengan baik,” katanya.
Jubir Fraksi Demokrat Tamtama Tanjung menilai ke depan perlu diperhatikan terobosan baru untuk peningkatan iklim investasi dan bentuk bentuk usaha di daerah, serta pengembangan ekspor.
Selain itu untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) perlu digali sumber sumber baru seperti sumber dari Terminal Khusus Pelabuhan, selain yang sudah ada yaitu berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang muaranya akan meningkatkan PAD.
Mengenai belanja Pemprov Sumsel, pihaknya menilai seharusnya dapat memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi. serta meningkatkan daya saing masyarakat dan daerah yang difokuskan pada fungsi prioritas pendidikan, kesehatan, perlindungan atau jaring pengaman sosial, dan infrastruktur, sehingga mobilitas, konektivitas dan produktivitas masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik.
“Terkait program kegiatan, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan Anggaran dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan secara efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas, tidak monoton, dan tetap anusipatif, responsif serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemi dan pemulihan perekonomian masyarakat,” katanya.
Menurutnya, Pemprov Sumsel melalui OPD terkait harus mampu membuat program yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran Pemprov Sumsel di masa sulit pemulihan perekonomian saat ini.
Sementara Wagub Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, pendapat dari para fraksi tersebut akan menjadi catatan pihaknya dalam pengelolaan anggaran.
“Tentu akan kita jadikan catatan dan selanjutnya akan kita jawab. Saat ini Pemprov Sumsel terus berupaya agar penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga memberikan dampak baik bagi masyarakat,” katanya.
Rapat paripurna dilanjutkan pekan depan, Kamis (29/92022) dengan agenda ‘Jawaban Gubernur Sumsel atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Sumsel terhadap Raperda APBD TA 2023’. (ADV)
