Golkar Tunjuk Anita Noeringhati Sebagai Ketua DPRD Sumsel

SK---Alex Noerdin memberikan SK DPP Partai Golkar tentang penunjukkan Anita Noeringhati sebagai Ketua DPRD Sumsel. (FOTO: SS1/YANTI)

Palembang, SumselSatu.com

Partai Golongan Karya (Golkar) menunjuk Anita Noeringhati sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 2019-2024.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumsel Alex Noerdin mengatakan, penunjukkan Anita berdasarkan hasil verifikasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atas delapan nama yang direkomendasikan DPD sebelumnya.

“Kami ada mekanisme dari DPD ke DPP, syarat minimal sudah pernah duduk di DPRD tersebut, suara terbanyak, dan di atas itu loyalitas ke partai lebih penting,” ujar Alex saat jumpa pers di Palembang, Senin (23/9/2019).

Saat menyampaikan itu, Alex didampingi Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel Herpanto, dan Bendahara DPD Partai Golkar Sumsel Nadya Basjir.

“Nama-nama (yang diusulkan ke DPP-red) kemudian diverifikasi DPP dan ditetapkan Anita. Dimana, Anita memenuhi kriteria syarat, ditambah loyalitas ke partai,” jelas Alex.

Selain penetapan Ketua DPRD Sumsel, Golkar juga sudah mengeluarkan SK untuk enam Ketua DPRD Kabupaten/Kota, dan sembilan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumsel.

“Raihan Pileg 2019 ini suatu prestasi yang sangat membanggakan, dan dari ketua dan pimpinan yang ada, kecuali tingkat Kabupaten Lahat yang belum keluar SK,” kata Alex.

Anita Noeringhati menyatakan, dirinya siap menerima mandat dari Golkar, melaksanakannya, dan akan mengembalikan kembali marwah DPRD Sumsel sebagai lembaga wakil rakyat yang disegani.

“Setelah duduk dan dilantik, saya akan meningkatkan marwah DPRD Sumsel, dimana program yang diusulkan banyak dijalankan dan akan evaluasi,” kata Anita.

Dia mengatakan, penyelenggara pemerintahan daerah bukan di lembaga eksekutif saja, tapi DPRD juga, baik dalam pengawasan anggaran, dan harus sinergi tidak boleh kemauan sendiri.

“Sebagai kader Golkar yang ditunjuk sebagai Ketua DPRD Sumsel, kami siap mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang ada,” katanya.

“Namun kami tetap akan mengkritisi kebijakan pemerintah daerah, jika tidak sesuai aturan dan prorakyat. Sebab Partai Golkar sudah merintis kegiatan prorakyat selama 10 tahun lalu,” tambah Anita. #nti 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here