Pangkalan Balai, SumselSatu.com
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang nantinya akan bertugas untuk menangani tindak pidana Pemilukada Kabupaten Banyuasin 2018, sudah terbentuk.
Hal ini ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Panwaslu Kabupaten Banyuasin dengan Polres Banyuasin dan Kejaksaan Negeri Banyuasin di rumah makan Palapa Km 42 Kayuarakuning Banyuasin III, Kamis (4/1/2018).
MoU ini ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Iswadi Spd dengan Kajari Banyuasin La Kamis SH dan Kapolres Banyuasin AKBP Yudhi Pinem yang diwakili Kasat Intelkam AKP Mulyono.
Di mana Gakkumdu ini melibatkan enam penyidik Satreskrim Polres Banyuasin, 3 penyidik dari kejaksaan Banyuasin dan 6 orang dari Panwaslu Banyuasin.
”Gakkumdu ini dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang pemilu, dengan tugas utamanya menerima dan menangani tindak pidana pemilu,“ kata Ketua Panwaslu Banyuasin, Iswadi.
Kasus tindak pidana itu terangnya seperti melakukan kampanye diluar jadwal, money politik, melibatkan kades dan PNS serta persoalan lain yang erat kaitannya dengan tindak pidana pemilu. “Pengaduan dan laporan yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu akan kita selesaikan melalui Gakkumdu ini,” tegasnya.
Kapolres Banyuasin AKBP Yudhi Pinem menegaskan bahwa pihaknya siap membantu panwaslu dalam menangani tindak pidana pemilu.
“Kita siap, 6 penyidik dari Satreskrim sudah kita siapkan untuk bergabung dalam Gakkumdu ini,” katanya.
Ketika ditanya terkait dugaan pemalsuan KTP dan tandatangan dukung terhadap balon perseorangan? Kapolres mengatakan, hal itu akan di pelajari oleh penyidik yang ada dalam Gakkumdu ini. ”Akan di pelajari, jika memenuhi unsur pidana pemilu tentu akan ditindaklanjuti melalui Gakkumdu ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kajari Banyuasin La Kamis, SH, MH, mengatakan bahwa pihaknya juga siap membantu Panwaslu dalam menyelesaikan perkara pidana pemilu. “Kita Siap membantu, jaksa-jaksa kita sudah siap,” tandasnya. #fri
