Palembang, SumselSatu.com
Koordinasi bidang kelautan dan perikanan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Sumsel) harus dilakukan. Agar program yang dilakukan dapat menyentuh dan menyejahterahkan masyarakat.
“Koordinasi bidang kelautan dan perikanan antara provinsi dan kabupaten/kota harus dilakukan agar program yang dilakukan dapat menyentuh masyarakat, dan menyejahterahkan masyarakat,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadis-KP) Sumsel Widada Sutrisna, SPi, MSi.
“Sehingga visi dan misi Bapak Gubernur Sumsel dapat dicapai,” tambah Widada saat diwawancarai wartawan pada acara Rapat Koordinasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumsel dengan Kabupaten dan Kota, di Hotel Swarnadwipa, Palembang, Kamis (3/9/2020).
Sebelumnya Widada menyampaikan, rapat koordinasi (Rakor) yang dihadiri perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota itu guna menjelaskan berbagai program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Selain itu, membahas usulan program kerja yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumsel 2021. Rakor digelar hingga 5 September mendatang.
“Narasumber adalah dari Bapedda Sumsel, BPS Sumsel, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel, PU Pengairan Sumsel,” tambah Widada.
Ketika ditanya soal besaran DAK yang diterima, Widada menyampaikan, alokasi DAK APBN di Dis-KP Sumsel masih kecil. Namun, ia tidak menyebutkan angka.
Dia juga meminta agar Dis-KP Kabupaten/Kota memberikan data yang lengkap tentang sumber daya alam (SDA) perikanan agar mendapatkan bantuan dari KKP RI.
Di awal, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemprov Sumsel Yohanes H Toruan mengatakan, rakor digelar untuk meningkatkan sinergisitas Dis-KP Sumsel dengan Dis-KP Kabupaten/Kota.
“Kerjasama yang erat antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota itu harus dilakukan. Untuk saling mendukung budidaya perikanan,” kata Yohanes.
Dia mengatakan, anggaran dari Pemerintah Pusat untuk bidang kelautan dan perikanan di Sumsel terbatas. Karena itu dibutuhkan upaya guna mendapatkan dana dari APBN.
“Bagaimana agar mendesak pusat untuk mendapatkan bantuan anggran di KKP RI,” kata Yohanes. #nti
