Palembang, SumselSatu.com
Satu orang calon Bupati Kabupaten OKI yang ikut pada Pemilukada 2018 diduga terindikasi menggunakan obat-obat terlarang jenis narkotika. Namun, calon bupati itu mendapatkan surat rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumsel, sehingga bisa mengikuti tes kesehatan calon kepala daerah yang digelar di Rumah Sakit Moehamad Hosein (RSMH) Palembang, Jumat (12/1/2018).
Pernyataan itu disampaikan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Aktivis Merah (FATRA) saat melakukan aksi di depan RSMH Palembang.
Dalam orasinya FATRA meminta pihak RSMH Palembang untuk melakukan tes darah, urine dan rambut, serta melakukan medical chek-up ulang bagi Paslon Bupati dan Wakil Bupati OKI yang diduga mengonsumsi narkotika.
Selain itu para demonstran juga meminta pada pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumsel, untuk tidak memberikan SK kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang diduga mengkonsumsi Narkotika.
Begitu juga pihak KPU SumSel tidak menerima berkas pengajuan Paslon Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan wakil Gubernur yang tidak mencantumkan tes darah, urine dan rambut.
“Kami menduga pihak RSMH ada indikasi permainan dengan oknum paslon tersebut. Pasalnya ada oknum paslon yang diduga kuat mengomsumsi Narkotika mendapatkan surat rekomendasi ke pihak BBN Sumsel,” kata Koordinator Aksi, Duk Heri.
Koordinator Lapangan Faisal Abdau menambahkan, aksi yang dilakukan ini untuk mendesak Pihak RSMH guna melakukan medical check up ulang, seperti urine, rambut dan darah.
“Kita minta pihak RSMH untuk medical check up ulang, agar paslon yang diduga mengomsumsi narkotika tidak bisa ikut serta dalam Pemilukada Serentak 2018,” ungkapnya.
Sementara itu Pihak RSMH, BNN dan Komisioner KPU Sumsel dalam mengatakan, mereka hanya melaksanakan juknis dari pusat yaitu peraturan 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017. Aturan itu memuat petunjuk teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam pemilihan. #ari
