Unjukrasa di DPRD Sumsel, FSB Nikeuba Tolak RUU Cipta Kerja

UNJUKRASA---Sekretaris Sekretariat DPRD Sumsel Ramadhan S Basyeban (berbaju putih) saat menemui massa FSB Nikeuba Palembang yang menggelar aksi unjukrasa di halaman Kantor DPRD Sumsel, di Jalan Pom IX, Palembang, Rabu (19/8/2020). (FOTO: SS1/YANTI)

Palembang, SumselSatu.com

Ratusan buruh dan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan, dan Aneka Industri (FSB Nikeuba) Kota Palembang, Rabu (19/8/2020), menggelar aksi unjukrasa di halaman Kantor  DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Utamanya adalah menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law) yang sedang digodok DPR RI. Selain itu, menuntut dikeluarkannya draft kluster ketenagakerjaan dari  RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas  DPR RI.

Mereka meminta Gubernur Sumsel dan DPRD Sumsel turut mendukung perjuangan pekerja/buruh di Sumsel dalam menolak RUU Cipta Kerja, memohon perlindungan hukum dan keadilan bagi buruh.

Mereka juga meminta kejelasan serta menuntut agar kebijakan pemerintah terkait bantuan tambahan upah bagi pekerja/buruh penerima upah di bawah Rp5 juta sebesar Rp600 ribu per bulan tanpa terkecuali.

Koordinator Aksi FSB Nikeuba Palembang Eric Davistian menyatakan sangat kecewa karena tidak ada satupun Pimpinan dan Anggota DPRD Sumsel yang menemui mereka.

“Dari Januari sampai hari ini belum belum pernah ketemu perwakilan legislatif. Kami sudah aksi di kantor Gubernur, gubernur langsung menemui kami. Di DPRD Sumsel sama seperti aksi sebelumnya tidak pernah hadir dan tidak pernah menemui kami, sangat mengecewakan,” ujar Eric.

Dia mengatakan, seharusnya anggota dewan menjadi yang terdepan dalam mengawal tuntutan massa aksi agar sampai ke pusat.

“Dengan disahkannya RUU Omnibus Law itu nantinya, hak-hak pekerja akan hilang dan penguasa lebih berpihak kepada pengusaha. Buruh tidak akan punya masa depan,” tandas Eric.

Ketua FSB Nikeuba Palembang Hermawan menuntut DPRD Sumsel menindaklanjuti aspirasi mereka.

“Jika aksi ini tidak ditindaklanjuti, maka kami akan menggelar aksi serupa kembali,” ujar Hermawan.

Sekretaris Sekretariat DPRD Sumsel Ramadhan S Basyeban yang menemui massa aksi memohon maaf karena  Pimpinan dan Anggota DPRD Sumsel sedang ada tugas luar.

“Saya selaku Sekwan mewakili Pimpinan DPRD dan Anggota minta maaf. Tuntutan sudah saya terima dan saya akan kami sampaikan, jadi ini akan saya WA-kan setelah ini dan tertulis saya akan sampaikan Senin nanti ketika mereka pulang kunjungan kerja, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini,” kata Ramadhan. #nti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here