
Palembang, SumselSatu.com
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan (Kemenkumham Sumsel) mengusulkan sebanyak 8882 orang narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk mendapat remisi khusus (RK) keagamaan atau pengurangan masa menjalani pidana pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumsel Bambang Haryanto mengatakan, jumlah itu merupakan usulan dari 20 rumah tahanan negara (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Sumsel.
“8882 orang itu rinciannya, sebanyak 8809 narapidana dewasa dan 73 anak didik. Dari jumlah tersebut, 8829 napi mendapatkan RK I (pengurangan sebagian), serta 50 narapidana dan 3 anak didik nantinya mendapatkan RK II (langsung bebas). Kita telah usulkan dan tinggal menunggu persetujuan melalui surat keputusan remisi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan,” kata Bambang, Kamis (28/4/2022).
Bambang menerangkan, besaran remisi yang akan didapat, yakni 15 hari bagi yang telah menjalani pidana selama 6 sampai 12 bulan, dan 1 bulan bagi yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih.
Remisi berdasarkan tindak pidana terkait Pasal 34 Ayat (3) PP Nomor: 28 Tahun 2006 dan Pasal 34 A Ayat (1) PP 99 Tahun 2012, diberikan dengan syarat narapidana dan anak didik harus berkelakuan baik yang dibuktikan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir, sudah membayar lunas denda dan uang pengganti bagi napi tindak pidana korupsi (tipikor), serta mengikuti program pembinaan yang ada di lapas/rutan.
“Setiap proses pelaksanaan pengusulan menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) secara otomatis. SDP akan otomatis mengusulkan remisi apabila narapidana tersebut memang telah memenuhi syarat. Begitu pula sebaliknya, sistem akan otomatis menolak,” katanya.
Adapun jumlah napi/anak didik yang paling banyak mendapatkan remisi berasal dari Lapas Kelas I Palembang sebanyak 1086 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lapas Narkotika Kelas IIA Banyuasin (753 WBP), Lapas Kelas IIB Kayuagung (728 WBP dan 3 anak didik), Lapas Kelas IIA Tanjung Raja (723 WBP dan 2 anak didik), serta Lapas Kelas IIA Banyuasin (717 WBP).
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto mengatakan, remisi merupakan hak WBP yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.
“Remisi adalah apresiasi negara terhadap WBP atas capaiannya karena telah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Semoga dengan remisi ini WBP selalu taat aturan, menyadari kesalahannnya, memperbaiki diri, menjadi insan yang baik dan berguna selama dan setelah menjalani masa pidana,” katanya. #fly