Palembang, SumselSatu.com
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk meningkatkan anggaran kesehatan guna mengatasi persoalan stunting atau gizi buruk yang masih tinggi.
“Tahun 2024 peningkatan anggaran penurunan stunting harus dinaikkan lagi, karena Provinsi Sumsel sudah menganggarkan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau sistem jaminan kesehatan agar dapat kembali merasakan nikmatnya berobat gratis,” ujar Koordinator Reses Tahap II/2023 DPRD Sumsel Dapil Sumsel 1 Hj R A Anita Noeringhati, SH, MH.
“Dengan kabupaten kota yang sudah UHC masyarakat yang tidak mampu bisa tercover semua. Kalau sudah UHC maka masyarakat tidak mampu bisa berobat secara gratis. Artinya, kartu BPJS bisa diurus setelah pasien diterima Puskesmas, ini menjadi target kita untuk meminta informasi dari Puskesmas di Kota Palembang,” sambung Anita saat melakukan Reses Tahap II/2023 DPRD Sumsel Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel 1 di Aula Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Sumsel, Selasa (5/9/2023).
Selain itu, lanjutnya, DPRD Sumsel terus mendorong peningkatan anggaran penanganan stunting pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2023. Namun sayangnya anggaran di ABT tidak dapat terserap semua.
“Anggarannya cukup besar, satu desa dianggarkan Rp20 juta per tahun, sementara kelurahan Rp25 juta per tahun, namun ternyata untuk ABT ini tidak bisa terserap sehingga serapannya hanya sedikit sekali,” ujar perempuan pertama yang menjabat Ketua DPRD Sumsel itu.
Apalagi berdasarkan laporan Reses Tahap I/2023 lalu, tingkat stunting di Kecamatan Seberang Ulu (SU) 1 dan S2 masih sangat tinggi, sehingga DPRD Sumsel membantu bagaimana untuk penurunan stunting melalui peningkatan program kesehatan.
“Dalam ABT tahun 2023 DPRD Sumsel mengangarkan untuk penurunan stunting, namun tidak bisa terserap semua,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinskes) Sumsel dr H Trisnawarman, MKes, SpKKLP, mengatakan, Sumsel masih dihadapkan pada permasalahan tingginya angka stunting berdasarkan hasil survey Materi Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).
“Berdasarkan hasil survey SSGI tahun 2021 stunting di Sumsel mencapai 24,8, lalu pada 2022 turun menjadi 18,6 atau menurun 6,2 poin, sehingga Sumsel berada di bawah angka nasional 21,6 persen, namun belum mencapai target pada tahun 2024 sebanyak 14 persen,” katanya.
Stunting, kata dia, menjadi perhatian serius dari pemerintah sesuai komitmen nasional melakukan pencegahan stunting penting dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program nasional lokal dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Reses yang berlangsung pada 2-9 September 2023 juga dilakukan Anggota DPRD Sumsel Dapil 1 lainnya. Yakni, Ir H Yudha Rinaldi (PDI Perjuangan), Prima Salam, SH, MH (Partai Gerindra), H Chairul S Matdiah, SH, MHKes (Partai Demokrat), H Mgs Syaiful Padli, ST, MM (PKS) dan H Kartak, SAS, SE (PKB). #fly
