Palembang, SumselSatu.com
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang Sumatera Selatan (PBB Sumsel) Karyono berharap penyelenggara Pemilu tegas menjalankan tugas dalam menindak peserta pemilu yang menyalahi aturan.
Hal tersebut diungkapkan Karyono saat menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral di Hotel Santika Premiere, Senin (9/10/2023). Karyono mengatakan, rapat ini memberikan kontribusi berharga terkait strategi pengamanan pemilu. Dia menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilu guna memastikan partisipasi masyarakat yang aman dan adil.
Rapat koordinasi lintas sektoral membahas tentang pengamanan Pemilu 2024. PBB sebagai partai politik peserta pemilu mengapresiasi kegiatan saat ini.
Namun, dalam pelaksanaannya apa yang menjadi harapan peserta pemilu harus dilaksanakan oleh Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Kami berharap untuk menciptakan pemilu yang aman, adil dan sejahtera harus dimulai dari tahapan awal ini, kalau tahapan awal sudah kacau atau ada diskriminasi akan memancing suasana yang tidak baik antara sesama partai politik,” katanya.
Dia menerangkan, tahap awal dalam masa kampanye akan dilaksanakan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 atau sebelum masa kampanye, di mana penyelenggara harus proaktif terutama dalam rangka penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).
“Kami berharap kepada Bawaslu bisa memberikan rasa keadilan terutama dalam penertiban APK,” ucapnya.
“Jika APK di lepas satu maka semuanya harus dilepas tanpa terkecuali. Jangan ada tebang pilih di antara peserta pemilu,” tambahnya.
Karyono meminta penyelenggara pemilu adil pada semua peserta pemilu. Apabila memang tidak diindahkan otomatis akan ada peserta pemilu yang keberatan.
“Akan ada yang melapor, ada yang tim suksesnya saling ganggu. Kita berharap ini jangan sampai terjadi,” tegasnya.
Dia berharap Pemilu 2024 bisa berjalan aman dan bersih. Pasalnya, tidak akan terjadi sengketa pemilu kalau penyelenggaraan pemilu sudah bersih, tidak ada oknum yang punya kepentingan.
“Anggota dewan yang lahir dari pilihan rakyat bukan karena money politik ataupun Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN) dapat menyuarakan aspirasi masyarakat lebih baik, lebih terkontrol dan terbebas dari hal yang berbau korupsi,” tandasnya. #nti
