Palembang, SumselSatu.com
Strategi pengawasan Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan bagian dari proyek perubahan yang bertujuan memperkuat sinergi antar-instansi sekaligus meningkatkan peran masyarakat.
“Saat ini masih minim informasi soal harga, stok, jadwal dan lokasi GPM. Selain itu, koordinasi antarinstansi juga belum optimal, begitu juga partisipasi masyarakat yang masih rendah,” ujar Kasubdit V Kamsus Dit Intelkam Polda Sumsel AKBP Dudi Novery, SE.
Dudi menyampaikan hal itu pada
Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengawasan Gerakan Pangan Murah melalui Media Sosial di Airish Hotel, Jalan Sukabangun, Kecamatan Sukarami Palembang, Selasa (30/9/2025).
FGD ini dalam rangka mendukung Program Astacita Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan adanya FGD ini, kita ingin membangun sistem pengawasan digital yang terintegrasi,” sambungnya.
Ia menambahkan, salahsatu upaya konkret adalah membentuk kanal pengaduan masyarakat melalui media sosial, seperti Instagram dan grup digital khusus, sehingga keluhan terkait GPM dapat langsung ditindaklanjuti oleh satgas pangan.
“Intinya, kita ingin masyarakat tahu kapan dan di mana GPM digelar, sekaligus memastikan bahan pokok benar-benar bisa dibeli murah oleh masyarakat. Sosialisasi harus lebih masif, jangan menunggu laporan dari bawah saja,” katanya.
Dia juga menekankan pentingnya distribusi yang adil.
“Jangan sampai stok beras banyak di gudang tetapi tidak teralokasi ke masyarakat. Pemerintah harus memastikan bantuan dan subsidi tepat sasaran, terutama bagi warga tidak mampu,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran, Pengolahan Hasil dan Penyuluhan Pertanian (PPHP) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel Darwan Agus, SP, MM, mengungkapkan bahwa mereka juga berperan mendukung program pangan murah melalui Pasar Tani.
“Pasar tani digelar setiap Rabu dan Jumat di Kantor Dinas Pertanian Sumsel. Rata-rata pembeli adalah pegawai dan masyarakat sekitar. Selain itu, pasar tani juga ikut dalam kegiatan pameran dan operasi pasar murah,” jelasnya.
Darwan menambahkan, pihaknya rutin mencatat perkembangan harga eceran dan grosir setiap pekan untuk memantau tren inflasi.
“Data harga ini jadi bahan penting untuk evaluasi dan pengendalian pangan,” katanya
Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sumsel, Setriandi Setia Permana, SSTP, menekankan pentingnya publikasi agar masyarakat mengetahui dan ikut terlibat dalam pengawasan.
“Strategi GPM harus mendapat respon dari masyarakat. Karenanya perlu dipublikasikan di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Dari situ, komentar dan laporan netizen bisa menjadi bahan evaluasi, apakah ada kecurangan atau penyimpangan,” katanya.
Menurutnya, pemanfaatan media sosial tidak hanya untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai alat kontrol publik yang efektif.
FGD ini diharapkan mampu melahirkan strategi terpadu dalam pengawasan Gerakan Pangan Murah di Palembang dan Sumsel. Dengan dukungan teknologi digital serta partisipasi masyarakat, program ini diharapkan tidak hanya menekan harga pangan, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. #nti
