Palembang, SumselSatu.com
Adalah Prima Salam, SH. Walau tergolong muda, sosok pria yang baru meniti karir di dunia politik ini, mampu meraih kursi legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) periode 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Keunggulannya menggaet suara masyarakat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) 1 boleh diacungi jempol. Prima Salam berhasil menguasai suara terbanyak di wilayah Kecamatan Ilir Barat (IB) I, IB II, Gandus, Bukit Kecil, Seberang Ulu (SU) I, SU II, Plaju, Kertapati, Jakabaring, dengan perolehan 24,309 suara.
“Semuanya itu berkat restu Allah Subhanahu wa ta’ala (SWT), dukungan keluarga, kerja sama semua tim partai dan masyarakat yang telah bersimpati kepada saya. Mereka secara tulus mempercayakan hak suaranya kepada saya,” ujar Prima saat dibincangi belum lama ini.
Politik, adalah dunia baru bagi pria kelahiran Palembang, 11 Agustus 1986 itu. Awalnya, dia bekerja sebagai developer perumahan dan kontraktor, sebelum akhirnya memutuskan terjun di dunia politik.
“Motivasi saya terjun ke politik karena ingin memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya Kota Palembang. Kemudian, memangku kepentingan ulama, habib, unsur organisasi masyarakat (Ormas) Islam, mengawal pembangunan, dan ikut serta dalam menjadikan Kota Palembang Darussalam,” kata dia.
Lolos ke DPRD Sumsel dengan meraih suara terbanyak dari Dapil Sumsel I, karena dia memiliki tim yang kuat. Dia juga menjadi salah satu calon legislatif (Caleg) dari Dapil Sumsel I yang didukung oleh Ijtima Ulama Sumsel di tahun 2018.
“Dukungan Ijtima Ulama sangat berpengaruh besar dalam perolehan suara. Kemudian dibantu keluarga, kawan, sahabat, serta dukungan dari arus bawah,” ujar Prima yang maju dari nomor urut 2.
Selama menjadi anggota dewan, dia sudah terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di Kota Palembang. Seperti air bersih yang belum maksimal, penanggulangan sampah yang belum optimal, dan masih banyak jalan rusak yang belum bisa dilewati kendaraan.
“Alhamdulillah sekarang sudah dapat diakomidir melalui pokok pikiran DPRD. Saya juga ikut panitia khusus (Pansus) yang memihak kepada rakyat, dan ikut serta mengawal pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Pondok Pesantren (Ponpes),” tambah Prima.
Menjadi anggota dewan juga memiliki suka dan duka. Namun, dia menganggap pekerjaan sebagai wakil rakyat adalah amanah yang harus dijalani dengan ikhlas demi kepentingan masyarakat.
“Menjadi anggota dewan punya beban, tapi membawa keberkahan dan barokah bagi kita. Kita mengemban amanah masyarakat, juga mendapat teman dan kolega baru. Sementara dukanya, waktu untuk keluarga sangat sedikit, dan usaha yang tidak bisa dikontrol lagi, karena kesibukan sebagai wakil rakyat, kesibukan di Partai Gerindra,” kata suami dari Putri Azizah, SE, itu.
“Karena kesibukan itu, saya memutuskan mundur sebagai developer perumahan dan kontraktor, sejak saya terdaftar sebagai caleg sementara di tahun 2018 lalu. Usaha saya saat ini sudah saya serahkan kepada keluarga,” tambahnya.
Duduk di Komisi IV DPRD Sumsel yang membidangi pembangunan, fokus bahasan ada pada ganti rugi Flyover Simpang Sekip yang masih dalam proses. Kemudian, limbah pabrik dan perusahaan, izin pertambangan, dan jalan provinsi yang rusak.
Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, Prima belum secara gamlang menjawab peluang maju dalam Pemilihan Walikota (Pilwako) Palembang. Dia menyerahkan keputusan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, dan hasil survei internal Partai Gerindra.
“Maju Walikota Palembang lihat keputusan partai. Di Partai Gerindra diwajibkan turun ke dapil masing-masing, dan tujuan utama memenangkan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI. Setelah itu baru partai menjaring seluruh calon kepala daerah termasuk saya, nanti DPP yang menentukan. Mekanismenya melihat hasil survei dan elektabilitas (ketertarikan publik). Tentunya, survei internal Gerindra sudah punya metode sendiri,” kata lulusan S1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sumpah Pemuda Palembang Tahun 2017 tersebut.
Prima berpesan kepada masyarakat untuk ikut serta mengawal Perda yang sudah disahkan DPRD dalam rapat paripurna. Masyarakat juga harus menumbuhkan rasa kesadaran diri agar semua yang diharapkan dan dikerjakan DPRD dapat berjalan mulus.
“Misalnya kesadaran diri membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai kita (DPRD) yang berjuang, tapi masyarakat tidak mengetahui apa saja yang sudah diperbuat oleh DPRD Sumsel. Karena, DPRD sudah banyak berbuat dan menjalankan fungsinya. Yakni, Legislasi, berkaitan dengan pembentukan Perda. Anggaran, kewenangan dalam hal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah,” ujar dia. #fly
