Jakarta, Sumselsatu.com - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie berpendapat, pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) melalui proses pengadilan.
Pada proses peradilan, pemerintah harus bisa membuktikan tiga syarat pendirian ormas sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Ia mengatakan, terhadap ormas yang dinilai bertentangan dengan dasar...
Palembang, Sumselsatu.com - Sumatera Selatan akan menggelar Pilkada serentak pada tahun 2018. Untuk mensinkronkan data pemilih, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sumsel melakukan langkah cepat dengan menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel.
Kepala Disdukcapil Provinsi Sumsel Septiana Zuraida mengatakan, akan mengajak kabupaten/kota...
Jakarta, Sumselsatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan PT Freeport Indonesia telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Perusahaan asal Amerika itu membuang limbah hasil penambangan ke hutan, sungai, muara, dan laut. Tindakannya menimbulkan potensi kerugian lingkungan hingga Rp185 triliun.
Oleh karena itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Endre Saifoel...
Jakarta, Sumselupdate.com - Akhir-akhir ini, isu mengenai suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kian marak beredar di sejumlah wilayah di Indonesia. Peran serta pemerintah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dibutuhkan untuk mengurangi isu SARA yang berkembang saat ini.
Hal ini disampaikan oleh Wasekjen PAN sekaligus eks...
Setelah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok divonis 2 tahun penjara, giliran Buni Yani yang tidak lama lagi menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandung. Buni ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan melontarkan ujaran kebencian dengan mengunggah potongan video pidato Ahok yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51 di Pulau...
Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menilai pemerintahan Presiden Jokowi sudah melecehkan demokrasi dan keadilan lewat rentetan peristiwa yang terjadi belakangan ini. Pemerintahan Joko Widodo dianggap tunduk pada kekerasan dan tekanan massa dalam menegakkan hukum.
“Saat negara tidak lagi tunduk dan taat pada prinsip rule of law pada saat yang...
Langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan atas dasar kepentingan nasional.
Demikian disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal Budi Gunawan. Budi menegaskan bahwa eksistensi HTI tidak berlandasan dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
"Pada prinsipnya, negara menghormati hak-hak warga...
Ratusan massa pendukung terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama masih menduduki Rutan kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (9/5).
Massa yang sebelumnya diingatkan untuk membubarkan diri pada pukul 18.00 WIB tadi tetap bertahan untuk meminta Ahok berdiri di tengah massa.
Kapolres Jakarta Timur, Kombes Andry Wibowo mengatakan pihaknya tidak...