Musi Rawas, SumselSatu.com
Menyusul instruksi Kapolri dalam Apel Kasatwil di Semarang tentang Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) serentak, Polres Musi Rawas (Mura) menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Mura dan Mura Utara (Muratara).
Kapolres Mura AKBP Pambudi, SIK, didampingi Wakapolres Kompol Benny dan Kabagops Kompol Suhardiman mengatakan, rakor dilakukan meningkatkan koordinasi bersama penyelenggara pemilu.
KPU Mura dan Muratara akan menyelenggarakan Pemilukada Sumsel 2018. Berbagai persoalan yang mungkin muncul, seperti tidak validnya data pemilih, penolakan pasangan calon, ketidaknetralan penyelenggara pemilu dan aparatur sipil negara (ASN), kampanye hitam, menjadi pembhasan dalam rakor.
“Kita hindari beberapa kerawanan di Pilgub Sumsel. TNI/Polri tentunya netral, dan diharapkan penyelenggara pemilu, yakni KPU tidak ada keberpihakan. Karena menjadi blunder sendiri dan meledak nantinya,” kata Pambudi, saat rakor di Ruang Pesat Gatra Mapolres Mura, Senin (16/10/2017).
“Saya harap dari rakor ini ada pertemuan lanjutan dan berkolaborasi saat tahapan Pilgub sudah berjalan. Sehingga, tercipta kondisi Kamtibmas yang kondusif meskipun tahapan Pilgub berlangsung,” tambah Kapolres.
Ketua KPU Muratara Agus Maryanto mengatakan, beberapa kerawanan Pilgub yang disampaikan Polres Mura akan menjadi perhatian pihaknya.
“Kami lebih intensifkan koordinasi,” katanya.
Dia menyebutkan persoalan yang terjadi biasanya saat pelaksanaan perhitungan suara dan rapat pleno penetapan suara. Pihaknya mengantisipasi selesai pencoblosan untuk segera meng-upload formulir C1 ke situ KPU RI. Pihaknya juga mengantisipasi eksodus pemilih.
Ketua KPU Mura Ahmad Zein menjelaskan seluruh potensi yang memicu konflik tetap menjadi perhatian penyelenggara pemilu.
“Kami belajar dari Pilkada tahun 2015. Semua hal yang berpotensi konflik diminimalisir dengan bekerjasama aparat kepolisian dan TNI,” katanya. #gky
