Palembang, SumselSatu.com
Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) Maman Abdul Rahman menyampaikan, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTP-TGR) Sumsel sudah kadaluarsa.
“MPTP-TGR provinsi sudah kadaluarsa, sejak dibentuk pada tahun 2014 sekretariatnya yang sudah berpindah-pindah,” ungkap Maman ketika menemui Gubernur Sumsel Herman Deru di ruang tamu Gubernur, Selasa (23/10/2018).
BPK Sumsel berharap Sekretaris Sekretariat Daerah (Sekda) Sumsel agar MPTP-TGR Sumsel dilakukan penyegaran, sehingga sekretariat bisa berjalan.
“Butuh penyegaran sehingga sidang bisa berjalan, sekretariat bisa berjalan,” kata Maman kepada Gubernur yang didampingi Sekda Sumsel Nasrun Umar.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel juga menyampaikan temuan kerugian negara di Sumsel.
“Sejak 2004 sampai sekarang diakumulasi temuan kerugian dari BPKP, Inspektorat, Kemendagri, dan BPK, ada Rp119,9 miliar dari 132 kasus yang ada. Jumlah tersebut sampai saat ini sudah semakin berkurang untuk diselesaikan. Sehingga saat ini sisanya tinggal Rp27 miliar,” ungkap Maman.
Maman menyampaikan, BPK Perwakilan Sumsel telah menggunakan sistem informasi pemantauan tindak lanjut (SIPTL), untuk memantau semua jenis temuan, termasuk administrasi dalam satu pintu bersama Inspektorat.
Maman menambahkan, Sumsel merupakan provinsi nomor satu penggunaan SIPTL se-Indonesia. Penggunaan pemantauan SIPTL sebanyak 71,6%, dan diharapkan naik menjadi 80%.
Ketika ditanya Gubernur terkait rencana pemeriksaan di tahun ini, Maman mengatakan, awal November, BPK akan melakukan pemeriksaan arus belanja, khususnya infrastruktur di 2018 selama 30 hari kerja.
“Bukan itu saja pemeriksaan akan dilakukan dalam kaitannya dengan Asian Games, BPK Sumsel akan mensukseskan tri sukses yang digagas, yaitu sukses Asian Games, sukses prestasi, dan sukses pertanggungjawaban,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru berterimakasih kepada BPK yang sudah akuntabel dalam menilai keuangan Sumsel sebagai provinsi yang sudah WTP (wajar tanpa pengecualian).
Deru juga berharap, fungsi pengawasan, fungsi perencanan, dan asumsi mengenai pendapatan oleh BPK.
“Saya berharap masing-masing pihak dapat terus meningkatkan hubungan, sehingga dapat menjalankan tugas dengan mudah dan selalu pada jalurnya,” kata Deru. #nti
