Palembang, SumselSatu.com
Pejalan kaki di Jalan Jenderal Sudirman Palembang mengeluh lantaran sulit untuk menyeberang karena minimnya fasilitas jembatan penyeberangan orang (JPO) di sepanjang jalan protokol ini.
Menurut keterangan warga, dulu ada JPO di dekat International Plaza (IP) namun terkena proyek pembangunan light rail transit (LRT) sehingga dibongkar. Sayangnya, JPO itu tidak dibangun lagi.
“Sampai saat ini menyisakan dua jembatan penyeberangan dengan jarak cukup jauh, yaitu JPO di dekat Masjid Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) I Jayo Wikramo dan JPO BNI Syariah di dekat pasar Cinde,” ujar Deri, seorang warga Palembang, Rabu (27/2/2019).
Jauhnya jarak dua JPO di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, membuat warga enggan menggunakan JPO, terutama pejalan kaki di sekitaran JM dan IP. Alhasil mereka lebih memilih nekat menerobos lalulintas dengan menyeberang langsung di jalanan.
Deri pun mengaku pernah hampir diserempet mobil ketika menyeberang langsung. “Jarak jembatan penyeberangan sangat jauh kurang lebih 2km, tidak mungkin kan harus berjalan kaki ke jembatan untuk menyeberang,” ucapnya.
Para pejalan kaki berharap pemerintah segera mencari solusi dengan membangun kembali JPO di kawasan IP. Sebab, bila menyeberang langsung, tak hanya membahayakan pejalan kaki tetapi juga membahayakan pengemudi.
Menanggapi harapan warga tersebut, Asisten I Pemerintah Kota Palembang Sulaiman Amin mengaku, sejak awal pembangunan LRT sudah ada komplain tentang pembongkaran JPO. Saat itu pihak Waskita Karya berjanji akan menyediakan solusi penyeberangan melalui pedestrian light controlled crossing atau pelican crossing seperti yang ada di Jakarta.
“Pelican crossing nanti dilengkapi zebra cross dan tiang lampu lalulintas, bagi pejalan kaki saat akan menyeberang cukup menekan tombol yang terdapat di tiang lampu lalulintas,” jelasnya.
Setelah tombol ditekan, pejalan kaki menunggu lampu petunjuk bagi pejalan kaki berubah warna dari merah menjadi hijau. Pada saat kendaraan berhenti, pejalan kaki bisa menyeberang dengan aman.
“JPO tidak memungkinkan dibangun di sana, sudah ada program dari Waskita pengganti dari JPO, tapi belum terealisasi karena sambil berbenah,” ujar Sulaiman.
Sementara Kepala Proyek LRT Palembang, Masudi Djauhari, ketika dikonfirmasi, mengungkapkan, pihaknya tidak bisa membangun JPO. “Masyarakat yang menyeberang bisa lewat stasiun. Kan tidak bayar, ” ucapnya.
Menurut Masudi, pembangunan JPO tidak memungkinkan karena ketinggian LRT sama dengan JPO. Pada konsep pembangunan LRT memang tidak ada ruang untuk membangun JPO.
“Pembangunan LRT itu, pemda menyiapkan lahan dan pusat untuk pembangunannya. Karena JPO mengganggu pembangunan LRT maka kami bongkar. Kita sudah melaksanakan pembangunan LRT Palembang sesuai prosedur,” pungkasnya. #nti
