Palembang, SumselSatu.com
DPRD Sumsel menggelar Rapat Paripurna XLIV di ruang rapat Paripurna, Selasa (3/4/2018). Rapat Paripurna ini menindaklanjuti kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Sumsel. Dari reses yang dilakukan, yang dikeluhkan masyarakat rata-rata soal perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya.
Plt Ketua DPRD Provinsi Sumsel Uzer Effendi mengatakan, berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Provinsi Sumsel Nomor 139 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang pelaksaan kegiatan reses tahap 1 DPRD Sumsel tahun anggaran 2018 telah dibagi dan dikelompokkan sesuai dengan daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Yakni kelompom Dapil 1 (Seberang 1, Kertapati, SU2, Plaju, Bukit Kecil, Gandus, IB1 dan IB2).
Selanjutnya, kelompok Dapil II (IT 1, IT2, Kalidoni,Sako, Sematang Borang, Kemuning, Sukarami dan Alang-Alang Lebar). Untuk kelompok Dapil III (Kabupaten OKI, dan Ogan Ilir).
“Kelompok Dapil IV (OKUT), kelompok Dapil V (OKU dan OKUS) dan kelompok Dapil VI (Muara Enim, PALI,dan Prabumulih),” paparnya.
Uzer menambahkan, untuk kelompok Dapil VII (Lahat, Pagar Alam,dan Empat Lawang). Kelompok VIII (Mura, Muratara da Lubuklinggau). “Kelompok Dapil IX (Muba) dan kelompok Dapil X (Banyuasin).
“Kesepuluh kelompok Dapil tersebut telah melaksanakan kegiatan reses tahap 1 dari tanggal 27 Maret sampai 1 April. Dan hasil pelaksaan reses tersebut berupa pokok-pokok pikiran DPRD Sumsel dan KepalaDaerah sebagai bahan masukan dalam rangka mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),” bebernya.
Uzer menambahkan, dengan adanya pokok pikiran reses diharapkan Gubernur Sumsel beserta jajarannya agar pokok pikiran DPRD ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka perencaaan, penyusunan, pelaksaanan, dan perbaikan pembangunan di sumsel pada tahun berikutnya.
Dari hasil reses 10 Kelompok Dapil yang menjadi pokok pikiran DPRD sumsel adalah untuk Dapil di wilayah Palembang yang jadi pokok pikiran adalah masalah keamanan jelang Asian Games dan Pilkada. Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan, saluran air.
Sedangkan untuk di daerah yang jadi keluhan masyarakat adalah pembangunan jalan desa dan provinsi. Selain itu, pembangunan jembatan, cetak sawah, sekolah gratis, pelayanan kesehatan dan bantuan alat pertanian. “Yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah soal jalan rusak”, tandasnya. #nti
