Palembang, SumselSatu.com
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengharapkan warga di Bumi Sriwijaya untuk tetap menjaga kondusifitas wilayah. Mengingat daerah ini merupakan kawasan zero konflik, baik konflik politik, konflik antar umat beragama, maupun konflik antarsuku dan golongan.
“Siapapun dia yang memantik konflik di wilayah Sumatera Selatan, jelas dia bukan warga Sumatera Selatan,” tegas Herman Deru dalam acara Doa dan Renungan Bersama Menuju Indonesia Damai, Rukun, dan Sejahtera PascaPemilu 2019, di Taman Makam Pahlawan Palembang, Senin (20/5/2019).
Dalam kegiatan yang diinisiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumsel tersebut, Herman Deru mengajak seluruh umat beragama di Sumsel untuk mengingat kembali sejarah bangsa ini. Indonesia lahir didasari dari keberagaman agama, suku, dan ras.
“Kita sudah sepakat bahwa demokrasi adalah sebuah kontitusi yang harus kita jalani sebagai warga negara. Dibuktikan pada pemilu, 17 April lalu tingkat partisipasi pemilih di Sumsel mencapai 84 persen. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah pemilu di Indonesia,” kata Deru.
Gubernur berharap jangan sampai kemeriahan dan kegembiraan masyarakat yang telah dibangun melalui pesta demokrasi tersebut terganggu oleh kepentingan segelintir orang yang merasa tidak puas akan hasil dari proses demokrasi.
“Saya yakin di tempat yang bersejarah ini, Sumatera Selatan akan menorehkan prasasti di mana provinsi pertama yang melaksanakan testimoni dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di taman makam pahlawan. Terima kasih atas inisiasi yang luar biasa ini, terima kasih kepada seluruh umat beragama di Sumatara Selatan,” tambahnya.
Gubernur mengajak seluruh warga Sumsel untuk menghormati hasil proses demokrasi, apapun hasilnya.
“Dalam demokrasi, suara terbanyak dia yang menang,” tandasnya.
Ketua FKUB Sumsel KH Mal’an Abdullah menegaskan, seluruh tokoh agama sejak dari awal berharap agar Tuhan yang Maha Esa membukakan hati semua warga Indonesia untuk melihat persoalan ini sebagai dinamika dalam berbangsa dan bernegara yang harus disikapi dengan bijaksana.
“Sehingga nanti setelah pengumaman resmi dari pihak KPU, jika ada keberatan kita salurkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya. #ari
