Jakarta, Sumselsatu.com – Pemerintah membuka lowongan 1.684 formasi CPNS untuk dididik menjadi hakim. Namun, bagi mereka yang tidak lolos pendidikan hakim akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
“Pendidikan selama dua tahun. Kalau tidak lulus pendidikan hakim, yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat dari PNS,” ujar Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah, Kamis (13/7/2017).
Setelah lolos uji kompetisi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Abdullah katakan calon hakim tidak langsung menyandang status pejabat negara. Calon hakim nanti harus melalui pendidikan materi dari MA dan Komisi Yudisial (KY).
“Kalau sudah (lulus) calon, pendidikan hakim yang berikan materi ada dua pertama dari MA melalui uji kompetensi dan yang kedua oleh KY menganut pedoman perilaku hakim,” bebernya.
Abdullah menjelaskan, yang lolos ujian CPNS akan menyandang golongan III/A. Soal gaji, calon hakim hanya menerima gaji pokok sesuai dengan golongan PNS III/A.
“Yang namanya CPNS tetap CPNS (gajinya), belum sampai hakim. Makanya yang seleksi BKN bersama KemenPAN RB, belum jadi hakim. Masih jauh (perjalanan karir hakim), masih berjenjang dan sulit,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, formasi cakim ini dibuka untuk seluruh warga negara Indonesia dari lulusan Sarjana Hukum, Sarjana Syar’iah, dan Sarjana Hukum Islam. Nantinya, sebanyak 1.684 cakim akan ditempatkan pada pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara (TUN).
Untuk masyarakat yang ingin mendaftar melalui formasi umum dan formasi Papua dan Papua Barat, harus memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 skala 4,00. Selain itu, pelamar harus memiliki kualifikasi pendidikan dari perguruan tinggi negeri (PTN) atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
Pelamar bisa mendaftar jika menginjak usia minimal 22 tahun dan maksimal 32 tahun per 1 Desember 2017. (min/dtc)
