Kayuagung, SumselSatu.com
Demi menciptakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (OKI) 2018 yang adil dan jujur, Panitia Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten OKI mengajak Pers dan LSM untuk bersama-sama lakukan pengawasan pada cara media gathering di Hotel and Resort Dinesty II, Rabu (6/12/2017).
Apalagi, media dan LSM memiliki peran penting dalam segi pengawasan demi terciptanya Pemilukada yang aman, lancar, damai dan demokratis.
“Media dan LSM dapat membantu kita mensosialisasikan peran serta Panwaslu dalam Pemilukada OKI kepada masyarakat, di antaranya penyebaran informasi yang bersifat fakta dan tidak mendiskriminasi seseorang. Perlu diketahui Jenis pelanggaran Pemilu ada tiga, di antaranya Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana dan Pelanggaran Etika. Maka Panwaslu memiliki tugas dan kewajiban yang agak luas dalam melakukan penanganan sengketa Pilkada,” ujar Ketua Panwaslu Kabupaten OKI Muhammad Fahrudin, SH.
Dijelaskan Fahrudin, kerawanan yang terbesar dalam Pemilukada terjadi saat pendataan mata pilih. Seperti tidak adanya e-KTP atau Suket, kekacauan dari Pasangan Calon (Paslon) dan keterlibatan PNS dalam politik praktis.
“Potensi pelanggaran yang akan timbul tersebut sudah termaktub dalam UU 10 tahun 2016, Jadi ASN, Kades tidak boleh melakukan politik praktis karena ada hukum pidananya,” cetus Fahrudin.
Sementara itu, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Ikhsan Hamidi menambahkan, sosialisasi yang dilakukan tersebut pada intinya untuk mengajak peran serta media dan LSM di lapangan terkait pelanggaran Pemilukada. Menurut dia, media dan bisa turut mengawasi. Sehingga Pemilukada OKI Juni 2018 berlangsung aman dan damai tanpa adanya konflik. #ari
