Palembang, SumselSatu.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel akan mulai menghitung perolehan suara peserta Pilgub Sumsel 2018 pada 7 Juli dan dijadwalkan tuntas 9 Juli 2018. Saat penghitungan suara, data yang dipakai adalah yang tercantum pada formulir C1 yang berhologram.
“Yang menjadi acuan penghitungan suara adalah C1 yang berhologram. Kita lihat rekapnya. Kalau ada selisih maka dihitung ulang surat suara sah. Itu yang menjadi penetapan paslon. Hasilnya kita komit 9 Juli nanti. Kami tidak mau menyebut kalah dan menang sebelum 9 Juli,” tegas Ketua KPU Sumsel Aspahani saat konferensi pers di Kantor KPU Sumsel, Jumat (29/6).
Sedangkan untuk hitung cepat KPU Sumsel, menurut Aspahani, sampai siang ini data yang masuk belum 100 persen. Hanya data dari Ogan Ilir yang 100 persen sudah masuk. Sedangkan kabupaten/kota lain seperti Palembang, Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, dan PALI saat ini masih ada yang belum selesai.
“Itu bukan KPU kabupaten/kota yang menghambat tapi karena masalah teknis kondisi di lapangan, terutama untuk daerah yang jauh,” ucapnya.
Terkait distribusi kotak suara pascapencoblosan, Aspahani menegaskan, kotak suara tidak boleh menginap di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk iti KPU minta kerjasama pihak kepolisian untuk turut mengawasi hal ini.
Saat penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota, bila ada pihak yang menolak hasil penghitungan, Aspahani mempersilakan pihak yang menolak untuk ke Panwaslu setempat. Selanjutnya pihak Panwaslu menindaklanjuti dan memberi rekomendasi ke KPU. “Silakan, nanti kami tindaklanjuti,” kata Aspahani.
Sementara itu, Komisoner KPU Divisi SDM dan Parmas Ahmad Naafi menambahkan, target KPU RI partipasi pemilih di pilkada serentak ini sebesar 77,5 persen. Di Sumsel, berdasarkan real count sudah masuk suara pemilih 3.375.777 dari scan C1.
“Walaupun tidak sampai 77 persen, kami berharap bisa sampai 75 persen. Sampai pagi tadi sudah 71 persen suara yang masuk . Ini terjadi peningkatan partisipasi pemilih di 10 kabupaten. Proses real count masih berjalan. Jadi masih akan meningkat partisipasi pemilih,” bebernya.
Menurutnya, peningkatan pemilih karena ada sinkronisasi data pemilih, sehingga data yang diperoleh adalah data aktual. Warga yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) bisa masuk di DPT tambahan.
Pada kesempatan ini, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, pengawalan polisi dilakukan melekat mulai dari TPS, KPPS, PPK hingga KPU. Ada personel yang mengawal kotak suara.
“Kotak suara tidak boleh menginap. Kalau ada hambatan itu terjadi hambatan teknis di lapangan. Polisi netral, itu harga mati. Kita pastikan pelaksanaan pilkada ini aman, dan panitia tidak diganggu,” katanya.
Menanggapi kejadian di Lahat dan Muara Enim, Zulkarnain mengatakan, unjuk rasa boleh dilakukan. Namun massa hendaknya tetap menjaga keamanan dan kondusifitas.
“Dinamika demokrasi itu, tapi jangan melakukan intimidasi. Jangan melawan hukum, personel sesuai tahapan. Saya ke sini untuk memastikan keamanan fisik penyelenggara dan substansif. Jangan ada pihak yang terzalimi,” kata Kapolda.
Zulkarnain mengungkapkan, masalah di Lahat muncul karena ada anggota keluarga paslon yang menang itu dibully. “Tersangkanya kita cari,” pungkasnya. #nti
