Palembang, SumselSatu.com
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta agar Pemerintah Kota (Pemko) Palembang segera mengoperasikan kembali angkot Feeder Light Rail Transit (LRT).
Pasalnya, sudah satu pekan dua rute yang menjadi tanggungjawab Pemko Palembang, yakni Talang Kelapa – Asrama Haji, dan Asrama Haji – Sematang Borang via Noerdin Pandji, tidak beroperasi.
“Besok, Selasa (9/1/2024) diharapkan 2 koridor/ rute ini beroperasi lagi, karena sudah seminggu ini tidak beroperasi,” ujar Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Suharto, usai rapat koordinasi pelayanan angkutan feeder di Kota Palembang, Senin (8/1/2024).
Tidak beroperasinya feeder tersebut, terdapat beberapa sebab ini diantaranya keterlambatan pembayaran karena beberapa hal yang menyangkut regulasi.
Menurut Suharto, Pemko Palembang harus menentukan skema pembiayaan. Apakah dalam penyelenggaraan Feeder ini akan menggunakan skema By The Servis (BTS) atau subsidi.
“Regulasi ini harus ada kepastian hukum, tidak bisa ambigu ada dualisme terhadap kebijakan tersebut. Kami minta Pemkot Palembang melakukan diskusi untuk menyepakati terhadap nilai yang harus diberikan untuk operasional feeder oleh operator,” katanya.
Seperti diketahui, Pemko Palembang mengalokasikan anggaran murni APBD untuk operasional feeder oleh pihak ketiga yakni PT Transportasi Global Mandiri (TGM), sekitar Rp12 miliar.
Dengan jumlah penumpang LRT yang meningkat dari awal 1500 perhari, menjadi 13,000 per hari, menurut Suharto, Feeder LRT Sumsel ini kedepannya akan mulai berbayar.
Untuk yang dikelola Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) direncanakan tahun ini berbayar Rp4000, untuk koridor 3-7. Sedangkan untuk 2 koridor yang dikelola Pemko Palembang direncanakan 2025 baru mulai berbayar.
“Kita kurang 10 koridor lagi. Dalam waktu tidak lama akan ada satu koridor baru pembiayaan balai LRT. Namun karena belum ada ketersediaan anggaran maka perlu kreatif finance,” katanya.
Tahun 2025 Mulai Berbayar
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang Aprizal Hasyim mengatakan, Pemko Palembang masih memberlakukan kebijakan gratis untuk layanan feeder di dua rute itu.
“2025 kami berencana berbayar, tahun ini akan dilakukan kajian terlebih dahulu. Karena kalau berbayar tidak ke dinas lagi melainkan melalui BLUD,” katanya.
Menurutnya, keterlambatan pembayaran pada satu minggu terakhir ini karena ada beberapa tahapan yang harus dilakukan meliputi penyempurnaan kontrak di tahun 2024, penambahan rute dan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penyempurnaan kontrak 2024.
“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya di Desember 2023, memang ada keterlambatan administrasi untuk pelaksanaan kontrak di 2024 dikarenakan yang pertama kita dalam pelaksanaan pelayanan dalam bentuk feeder menggunakan APBD murni Kota Palembang sebesar Rp12,3 miliar selama satu tahun,” katanya. #ari
