Palembang, SumselSatu.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) menggelar Rapat Paripurna LI dengan agenda ‘Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2021’, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Jalan POM IX, Palembang, Senin (13/6/2022).
Dalam pandangan umumnya, masing-masing Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel menyampaikan masukan, saran serta catatan dan jawaban terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel TA 2021 untuk disampaikan kembali pada rapat paripurna DPRD Sumsel selanjutnya.
Dalam laporannya, sembilan Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan TA 2021.
Kesembilan Fraksi tersebut antara lain, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Amanat Nasional (PAN), dan Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura)-Perindro. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzarekki, SE, dan dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel Mawardi Yahya.
Juru Bicara (Jubir) Fraksi Golkar Ersangkus, SpSi, menyoroti pajak kendaraan bermotor (PKB), retribusi daerah dan belanja daerah.
Jubir Fraksi PDI Perjuangan Hj Sumiati, SH, MH, menyampaikan terkait belanja daerah dan nilai investasi jangka panjang.
Jubir Fraksi Demokrat Azmi Shofik SR, SIp, mengapresiasi nilai aset yang mengalami peningkatan dan harusnya diupayakan dari tahun ke tahun.
“Ke depan Fraksi Demokrat menyarankan kepada Pemprov Sumsel untuk lebih kreatif mencari sumber sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sektor lainnya,” ujar dia.
Jubir Fraksi Gerindra Solehan Ismail meminta dijelaskan peningkatan utang yang notabene cukup signifikan. Jika ditarik rasio dengan APBD Tahun 2021 sebesar 13,3 persen dari total keseluruhan APBD. Bagaimana dengan mekanisme atau skema pembayarannya.
Pihaknya juga meminta dijelaskan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp1,2 miliar, merupakan pendapatan retribusi yang telah diterima tetapi belum menjadi hak tahun 2021.
”Bagaimana dengan mekanisme penerimaan retribusi yang diterima dimuka ini dan apa objek retribusi,” kata Ismail.
Jubir PKS Mgs Syaiful Padli, ST, MM, mengatakan, ingin mengetahui faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kewajiban atau utang sebesar 68,87 persen atau Rp1,44 triliun.
“Kepada pihak mana saja kewajiban/utang yang dimaksud, dan apa dampak yang ditimbulkan dari peningkatan kewajiban/utang bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sumsel,” katanya.
“Lalu bagaimana rencana Pemprov Sumsel untuk menyelesaikan pembayaran utang yang cukup signifikan tersebut,” tambahnya.
Sementara Wagub Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, apa yang disampaikan oleh sembilan fraksi melalui juru bicaranya masing-masing merupakan masukan bagi Pemprov Sumsel untuk meningkatkan kinerja ke depan.
“Ini sebuah masukan luar biasa bagi kita. Jika memang ada kekurangan ataupun kelebihan bagaimana ke depan kita akan meningkatkannya lagi terhadap pandangan fraksi ini,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzarekki mengatakan, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel TA 2021 merupakan sumbang saran dalam upaya penyempurnaan terhadap Raperda Sumsel yang sedang dibahas saat ini.
“Pimpinan dewan mengharapkan pihak eksekutif kiranya dapat menyiapkan jawabannya pada rapat selanjutnya,” katanya. (ADV)
