Palembang, sumselsatu.com
Kedatangan Presiden Jokowi di Kota Palembang juga diiringi dengan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di wilayah BPN Sumsel di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang pada Jumat (13/7/2018). Ada 6.000 sertifikat yang dibagikan dari total 37.848 pembagian sertifikat.
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kedatangan presiden dan dibagikannya 6.000 sertifikat.
“Tahun ini dibagikan 175 ribu serifikat. Bapak nanti ke Jakabaring, kami siap, tidak akan mengecewakan bangsa Indonesia,” ujar Alex.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A Djalil menuturkan, hari ini hadir 6.000 penerima sertifikat dari seluruh kabupten/kota.
Rinciannya Palembang 1.800 sertifikat, Lahat 100 sertifikat, Muaraenim 50 sertifikat, Kabupaten OKI 700 sertifikat, OKU 550 sertifikat, Muba 320 sertifikat, Mura 100 sertifikat, Pagaralam 25 sertifikat.
Kemudian, Prabumulih 100 sertifikat, Lubuklinggau 30 sertifikat, Banyuasin 1.800 sertifikat, OKU Timur 200 sertifikat, Ogan Ilir 150 sertifikat, OKU Selatan 25 sertifikat, dan Kabupaten Empatlawang 50 sertifikat.
“Hari ini setelah menyerahkan 6.000 sertifikat dan akan segera menyusul dibagikan 37.848 orang. Tahun ini sesuai perintah bapak Presiden akan dibagikan 175 ribu sertifikat di Sumsel. Tahun depan kita alokasikan paling sedikit 250 ribu orang. Secara simbolis pembagian diberikan kepada 15 orang,” katanya.
Sementara itu, Presiden Jokowi ingin melihat langsung warga yang menerima sertifikat. “Saya ingin lihat betul yang menerima sertifikatnya. Kalau diangkat semua, berarti sudah diberikan sertifikatnya. Saya kalau ke daerah dengar sengketa lahan di NTT, Sumatera, Papua dan Sulawesi. Sengketa lahan itu, bisa dengan tetangga, perusahaan, Pemda, dan BUMN. Karena rakyat tidak pegang sertifikat. Kita harapkan tidak ada lagi sengketa tanah,” terangnya.
Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, dari 126 juta bidang tanah, baru 46 juta di 2015 bersertifikat. Berarti kurang 80 juta yang belum diberikan.
Dulu alokasi pembagian sertifikat cuma 500 ribu sertifikat dibuat setiap tahun. Artinya harus nunggu 160 tahun untuk dapat sertifikat kalau alokasinya tidak ditingkatkan.
“Tahun lalu saya minta 5 juta pembagian sertifikat. Tahun ini saya targetkan 7 juta harus selesai. Tahun depan harus 9 juta selesai. Silahkan dipikirkan oleh Menteri, itu bukan urusan Presiden. Saya dapat info dari BPN, pegawai BPN kalau hari Sabtu-Minggu masih kerja. Itu memang seharusnya maksimal melayani rakyat,” paparnya.
Menurutnya, kalau rakyat sudah pegang sertifikat akan senang. Ke depan akan naikkan terus. Tahun depan 250 ribu sertifikat, harus keluar di Sumsel.
“Saya ikuti targetnya tercapai atau tidak. Saya tekan Kanwil BPN Provinsi, karena ini ditunggu rakyat,” tegas Jokowi.
“Bagi yang sudah menerima sertifikat dimasukan ke plastik, difotocopy-kan. Kalau sudah pegang sertifikat biasanya maunya disekolahkan. Silahkan dijadikan agunan, silahkan masukkan ke bank. Dihitung, kalau pinjam di bank gunakan semuanya untuk modal usaha. Saya titip, sehingga sertifikat dipegang oleh kita. Jangan sampai diambil alih oleh bank. Gunakan sertifikat ini sebaik baiknya. Jangan sampai keliru,” tambahnya.
Di akhir sambutan, Jokowi berpesan, kalau negara ini besar. “Saya titip, negara kita ini besar, terdiri dari 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Memiliki 263 juta penduduk Indonesia yang berbeda suku, agama, adat dan tradisi. Kita 714 suku dan 1.100 lebih bahasa yang beberda beda. Ini anugerah Allah, kita berbeda, majemuk. Saya titipkan, aset besar bangsa adalah persatuan dan kerukunan. Jangan sampai karena beda agama, lalu tidak rukun. Silahkan pilih pemimpin, silahkan. Jangan memecah persatuan. Ongkos politik besar, sudah coblos, rukun. Jangan sampai dibawa bertahun-tahun, rugi besar kita,” ucapnya.
Lebih lanjut Joko Widodo mengungkapkan, dari 263 juta penduduk itu hidup di 17 ribu pulau dan 2/3 Indonesia adalah air. Ini negara besar.
“Saya pernah naik pesawat dari Aceh ke Papua 9 jam 15 menit. Kalau dari Inggris ke Istambul itu melewati sekitar 7 negara. Artinya negara kita besar. Tapi kita tidak sadar kalau negara kita besar. Modal kita adalah persatuan. Insya Allah, 2045 Indonesia masuk 5 negara dengan ekonomi besar di dunia. Tapi ada tantangan, ujian yang besar. Tapi alhamdulilah erstuan bisa dijaga dengan ideologi Pancasila,” pungkasnya. #nti
