Palembang, SumselSatu.com
Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (KONI Sumsel) periode 2023-2027 dinilai ilegal dan tidak sah. Karena itu, pengajuan dana hibah tahun 2024 harus ditolak.
“Hari ini kami sampaikan mosi tidak percaya dengan Ketua Umum KONI Sumsel (Yulian Gunhar). Karena pemilihan KONI Sumsel tidak sah, setop seluruh dana hibah KONI Sumsel. Setop semuanya karena cacat hukum,” ujar M Sanusi, koordinator aksi saat melakukan unjukrasa di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (5/1/2024).
Aksi diikuti puluhan massa dari Gabungan Organisasi Sumsel, Koalisi Penggiat Olahraga Sumsel (KPOS), Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI ) dan Jaringan Pembela Bangsa Indonesia (JPBI).
Sanusi meminta kepada Pj Gubernur Sumsel Dr Agus Fatoni dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk menolak proposal yang diajukan KONI Sumsel karena kepengurusan saat ini tidak sah dan cacat hukum.
“Kami meminta Pj Gubernur Sumsel melakukan revisi, perbaikan pengurus KONI. Kami peggiat olahraga, tidak mau KONI Sumsel dipolitisasi. Kami mohon untuk merealisasikan tuntutan kami,” katanya.
Sanusi mengatakan, akan melapor ke KONI Pusat kalau kepemimpinan Yulian Gunhar cacat hukum atau tidak sah.
“Menyangkut penggunaan anggaran, kami minta seluruh kegiatan KONI dibekukan dulu. Jangan menerima proposal yang diajukan KONI Sumsel karena kepengurusan saat ini adalah ilegal,” tegasnya.
Pengunjukrasa lainnya Yogi Bob mengatakan, melakukan aksi damai karena pelantikan Ketua Umum KONI Sumsel Yulian Gunhar tidak sah.
“Komitmennya Gunhar Ketua, Asrul Indrawan Sekretaris. Tapi Gunhar telah melanggar kesepakatan dan sportivitas untuk membangun olahraga,” katanya.
Menanggapi tuntutan pengunjukrasa, Kepala Dispora Sumsel Rudi Irawan mengatakan bahwa Pj Gubernur Agus Fatoni masih berada di Jakarta.
“Kami mewakili Pemprov Sumsel dan Dispora. Intinya Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) itu difasilitasi Pj Gubernur Sumsel. Silahkan melaksanakan rapat kerja (raker) dan Musprovlub, dan kita tidak ikut campur,” katanya.
“Apapun kesepakatan itu silakan. Kami memfasilitasi untuk kemajuan olahraga di Sumsel. Pemprov Sumsel komitmen untuk kemajuan olahraga. Kita memberikan fasilitas insan olahraga untuk melaksanakan raker dan Musprovlub,” tambahnya.
Rudi mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan KONI Pusat sebagai bentuk menerima aksi pengunjukrasa.
“Soal dana hibah 2024 masih dalam catatan dan dikomunikasikan dengan Komisi V DPRD Sumsel. Kita ikuti mekanisme, semua aspirasi akan kami sampaikan ke pimpinan. Mekanisme organisasi silakan jalankan,” katanya. #nti
