Palembang, SumselSatu.com
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), melakukan kunjungan kerja (Kungker) dengan meninjau progres pembangunan Stasiun LRT dan Depo LRT di kota Palembang. Kungker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Ir H Azman Natawijana, meninjau dua stasiun sekaligus yakni stasiun Bandara di zona 1 dan stasiun Jakabaring di Zona 5.
Dalam kunjungannya, Azam menekankan jika Stasiun LRT harus memiliki standar keselamatan masyarakat dan kenyamanan selama berada di stasiun.
“Ya, LRT nantinya akan menjadi sarana transportasi utama bagi masyarakat Sumsel, jadi tingkat keselamatan harus diperhatikan. Juga kenyamanannya perlu diperhatikan, seperti suhu udara ketika berada di stasiun jangan sampai terlalu panas ataupun terlalu dingin,” terang Azam, Kamis (8/2/2018).
Selain itu, Azam juga mengingatkan pentingnya penggunaan daya listrik berkelanjutan. Saat ini PLN telah menjamin kesedian energi listrik untuk mendukung operasional LRT.
Namun, Ada satu hal yang juga tidak kalah penting yakni tenaga cadangan (emergency power). Sehingga ketika suatu waktu terjadi sesuatu dapat langsung diatasi dengan cepat.
“Tidak boleh ada kegagalan dari proyek LRT. Sekretaris daerah (sekda) sempat bilang ada kelebihan (surplus) energi. Meskipun begitu tetap, membutuhkan emergency power kalau suatu waktu ada keadaan darurat,” ujarnya.
Terkait masalah pembebasan lahan di beberapa Stasiun LRT yang masih jadi kendala saat ini, pihaknya mengingatkan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) agar cepat mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah ini.
“Saya sudah mendapat laporan tentang permasalahan di 13 stasiun yang ada. Saat ini saja masih ada 9 stasiun yang belum memiliki solusi untuk akses keluar masuk ke dalam stasiun. Permasalahan adalah lahan yang mau dipakai saat turun dari LRT. Sebab saat turun memakan trotoar jalan. Hal inilah yang mesti segera diselesaikan oleh pihak pemprov Sumsel,” ungkapnya.
Terakhir ditambahkan Azam, kunjungan kali ini merupakan kegiatan untuk memantau tugas-tugas yang sedang dikerjakan dan mengawasi tugas-tugas pemerintah yang berhubungan dengan anggaran.
Waskita sebagai penanggung jawab prasarana dan pengerjaan, PT Kereta Api sebagai penanggung jawab operasional dan Inka pembuat rolling stock serta pemerintah Sumatera Selatan sebagai pemilik proyek. #ard
