Palembang, SumselSatu.com
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan berakhir pada 30 September. Hanya saja hingga Agustus ini baru tercapai 47,26 persen.
Penjabat (Pj) Walikota Palembang Ucok Abdulrauf Damenta menilai, warga Palembang masih harus didorong untuk taat membayar PBB sebelum jatuh tempo.
“Karena sampai 2 Agustus 2024 ini baru terealisasi sebesar Rp132 miliar atau sekitar 47,26 persen, dari target Rp280 miliar,” kata Damenta usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi PBB 2024 di Aula Bapenda, Senin (5/8/2024).
Damenta mengatakan, berbagai sarana-prasarana terus bertambah hal ini tentu saja ditunjang dengan daya beli masyarakat yang semakin baik.
“Keadaan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di Palembang yang tentunya menunjang perekonomian di Kota Palembang,” katanya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kota Palembang Raimon Lauri menambahkan, berdasarkan evaluasi capaian target PBB triwulan 1 2024 dengan target Rp280 miliar, di mana penerimaan sampai 28 Maret hanya Rp16 miliar atau 5 persen, triwulan kedua sampai 28 Juli 2024 tercapai Rp110 miliar atau 39,34 persen, dan di triwulan 3 sebesar Rp132 miliar atau sekitar 47,26 persen dari target Rp280 miliar.
“Masih ada waktu dua bulan lagi sampai 20 September, kalau telat Wajib Pajak (WP) kena denda 1 persen setiap bulannya,” katanya.
Menurutnya, upaya yang harus dilakukan Bapenda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan memberikan sosialisasi, imbauan percepatan pembayaran PBB sebelum jatuh tempo, dan melakukan penagihan aktif secara door to door.
“Kita juga melakukan pemutakhiran data PBB secara berkala bersama kecamatan dan kelurahan terhadap14.722 objek PBB diantaranya yang masih tanah kosong sudah di-update 760 objek,” katanya.
Selain itu, yang sudah dicek ke lapangan dilakukan pemutakhiran data sebanyak 310 objek yang sudah terdapat bangunan. Sedangkan yang selama ini bangunannya nol sejumlah 307 objek.
“Ini akan terus kita lakukan sampai akhir Desember nanti sebagai upaya optimalisasi PBB, dan secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya. #daud
