Palembang, SumselSatu.com
Tindak pidana korupsi yang terjadi di Tanah Air dipengaruhi oleh sistem yang ada. Salah satunya, sistem politik. Selain itu, korupsi terjadi karena lemah integritas sumber daya manusia (SDM).
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Potensi dan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi’, di Aula Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Sumatera Selatan (Sumsel), di Jalan Basuki Rahmad, Palembang, Selasa (1/3/2022).
FGD tersebut diselenggarakan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Sumsel. Hadir sebagai pembicara Roy Riyadi, SH, MH (Koordinator Kejati Sumsel), dan Dr Derry Angling Kesuma, SH, MHum (Dosen STIH Sumpah Pemuda Palembang). FGD dipandu Bambang Yusantra dari Relawan Demokrasi (Repdem) Sumsel selaku moderator.
Sistem politik yang ada, tidak dapat lepas dari peran partai politik (Parpol). Roy Riyadi menyampaikan, parpol melahirkan eksekutif dan legislatif. Yakni, kepala daerah/wakil kepala daerah, serta presiden/wakil presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Karena itu, parpol memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi.
“Karena itu, parpol harus didorong antikorupsi,” ujar Roy yang Koordinator Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel itu.
Salah satu peserta FGD, Heriadi, SH, dari Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) PDI Perjuangan Sumsel menyampaikan, tingginya ongkos politik karena adanya politik uang, ikut menentukan perilaku politik kepala daerah/wakil kepala daerah atau anggota dewan. Banyaknya uang yang telah keluarkan untuk menduduki jabatan politik dapat mendorong pada perilaku korup.
(FOTO: IST/DOK.BBHAR PDI PERJUANGAN SUMSEL)
Pembicara Dr Derry Angling Kesuma mengatakan, salah satu penyebab mengapa korupsi masih terjadinya adalah karena sistem politik yang lemah.
“Untuk mendapatkan pemilu yang sehat, sistem politik kita harus diperbaiki,” ujar Derry.
Peserta FGD lainnya, Solihin dari Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Palembang mengatakan, pentingnya penanaman akhlak kepada generasi penerus agar tidak melakukan korupsi.
Sebelum menutup FGD, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel H M Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, menyampaikan, sistem yang ada menyebabkan pemilu dengan biaya tinggi. Hal yang terjadi sebagai bagian dalam perjalanan demokrasi.
“Ekses ini (hal melampui batas dari dampak negatif sistem pemilu yang ada-red) yang harus diperbaiki,” ujar Giri yang juga Wakil Ketua DPRD Sumsel tersebut.
Giri berkeyakinan, sistem akan terus memperbaiki diri. Sebelumnya, Giri mengatakan, FGD yang diselenggarakan dan diikuti pengurus badan dan organisasi sayap PDI Perjuangan itu menjadi wadah untuk belajar, mengetahui permasalahan, serta mencegah terjadinya korupsi.
Ia berharap, diskusi yang dilakukan akan melahirkan hal-hal poisitif.
“Acara ini selain bentuk komitmen PDI Perjuangan dalam melawan korupsi, juga sebagai upaya membangun kesadaran semua kader untuk melek hukum dan terus melakukan pendampingan hukum pada rakyat,” katanya. #arf
