Pendapatan Negara di Sumsel Rp8,52 Triliun

Palembang, SumselSatu.com

Forum Asset and Liabillites Committee Sumatera Selatan (ALCo Sumsel) yang beranggota seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Keuangan di Sumsel merilis kinerja dan fakta (KiTa) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) periode Juni 2022 (Semester I Tahun 2022), Jumat (29/7/2022).

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Lydia Kurniawati Christyana menyampaikan, pendapatan negara di Sumsel per 30 Juni 2021 terealisasi Rp8,52 triliun (T) atau mencapai 57,44% dari target pendapatan yang ditetapkan. Pendapatan ini terdiri dari Penerimaan perpajakan sebesar Rp7,4 (T), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,1 (T).

“Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp2,96 (T) atau tumbuh 53,28%. Kenaikan terbesar disumbang oleh Pajak Penghasilan sebesar Rp1,81 (T) atau lebih tinggi 68,15% dari tahun 2021 lalu,” katanya

Sementara realisasi belanja negara sebesar Rp17,8 (T). Atau 43,87% dari pagu yang ditetapkan. Terdiri dari belanja Pemerintah Pusat Rp5,4 (T), dan belanja Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp12,4 (T). Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari belanja pegawai Rp2,5 (T), belanja barang Rp1,99 (T), belanja modal Rp929,16 miliar (M), dan belanja sosial Rp5,97 (M).

“Belanja ini mengalami penurunan sebesar Rp863 (M), turun 13,78%. Penyebabnya, belanja modal yang secara pagu maupun realisasi yang lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Belanja Modal 2021 lebih tinggi dikarenakan terdapat beberapa proyek yang merupakan carry over (menopang) dari tahun 2020,” ujar Lydia.

Sementara belanja TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,2 (T), Dana Alokasi Umum (DAU) Rp6,4 (T), dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp127,6 (M). Lalu Dana Insentif Daerah (DID) Rp69,07 (M), DAK non Fisik Rp2,3 (T), dan Dana Desa Rp1,2 (M). Realisasi TKDD ini mengalami penurunan sebesar Rp1,04 (T). Lebih rendah 7,91% dari tahun lalu. Pemulihan ekonomi di Sumsel masih berjalan ontrack, namun tetap perlu mewaspadai berbagai gejolak ekonomi baik yang berasal dari global maupun nasional.

“Gejolak inflasi Sumsel periode ini menunjukkan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional. Perkembangan inflasi Sumsel lebih disebabkan oleh volatile food (inflasi barang/jasa) utamanya karena terjadi gangguan pada di sisi penawaran (sentra produksi). Mengingat Garis Kemiskinan (GK) disusun berdasarkan kelompok komoditas yang 74,34 persen di antaranya adalah kelompok makanan, maka pengendalian inflasi perlu perhatian berbagai pihak berkepentingan,” jelasnya.

Pada periode ini, nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan. Seperti juga dialami mata uang regional lainnya. Tekanan ini terjadi seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif di berbagai negara.

“Depresiasi nilai tukar yang terjadi memiliki sisi positif dan negatif bagi perekonomian Sumsel. Positifnya, depresiasi nilai dapat meningkatkan ekspor Sumsel. Namun terdapat risiko dari sisi impor, akan berpengaruh pada sisi biaya produksi karena saat ini impor Sumsel didominasi oleh impor bahan baku dan impor barang modal,” katanya.

Pada kondisi berbagai tekanan, APBN harus terus berperan dalam menyerap tekanan terhadap perekonomian (shock absorber) guna menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut dan semakin kuat, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung konsolidasi fiskal.

“Akselerasi belanja pemerintah perlu respon tepat dan cepat dalam menghadapi ketidakpastian global. Menjadi keharusan APBN 2022 tetap kuat, sehat, dan menjadi instrumen kebijakan yang sustainable dan kredibel. Termasuk Kinerja APBD perlu untuk terus didorong guna mendukung proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan,” katanya. #fly/rill