Palembang, SumselSatu.com
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) akan memanggil Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina Gas (Pertagas) guna mempercepat pembangunan Flyover Simpang Sekip Palembang.
“Selasa (besok) kami akan panggil PLN dan Pertagas untuk mempercepat apa yang menjadi kendala. Tujuannya untuk mempercepat pihak Waskita Karya untuk pembangunan flyover itu,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Ir Holda, MSi.
Holda menyampaikan hal itu
saat menggelar rapat kerja perihal hasil monitoring progres pembangunan Flyover Angkatan 66 Simpang Sekip Palembang di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel, Senin (15/8/2022). Hadir Wakil Ketua Komisi IV Hasbi Asadiki, SSos, MM, dan Anggota Komisi IV Nasrul Halim.
Holda mengatakan, rapat digelar bersama Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel, Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Sumsel, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palembang dan PT Waskita Karya.
“Mereka tetap komitmen untuk menyelesaikan pembangunan Flyover Simpang Sekip sesuai dengan kontrak yang sudah mereka lakukan. Tapi ada beberapa kendala, yaitu utilitas PLN dan Pertagas,” ujarnya.
Holda berharap pembangunan Flyover Simpang Sekip berjalan lancar dan cepat, atau sesuai dengan kontraknya, yaitu 21 bulan.
“Harapannya kalau bisa lebih cepat dan semua bisa mempercepat, Bapak Gubernur berharap kalau bisa Oktober 2023 bisa selesai. Itu harapan Gubernur dan harapan masyarakat Palembang,” kata Holda yang dari Partai Demokrat itu.
Ketika ditanya tentang pembebasan lahan, Holda mengungkapkan, uangnya sudah ada, tinggal pembayaran tiga persil lagi.
“Hanya butuh pengukuran ulang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembayaran. Semua langkah dilkukan sesuai aturan,” katanya.
Wakil Ketua Komisi IV Hasbi Asadiki mengatakan, untuk pembebasan lahan 80 persen dianggarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan 20 persen dianggarkan Pemerintah Kota (Pemko) Palembang.
“Untuk Pemprov menganggarkan Rp56 miliar,” katanya.
Anggota Komisi IV Nasrul Halim menambahkan, dalam rapat ini ada dua agenda. Yang pertama membahas masalah utilitas PLN dan Pertagas.
“Insya Allah besok sore kita panggil untuk rapat di sini, sehingga permasalahan yang ada cepat selesai,” katanya.
Persoalan kedua masalah lahan yang bukan tanggung jawab Pemprov Sumsel dan Pemko Palembang yang masih tersisa tiga persil.
“Masyarakat ingin pengukuran ulang oleh BPN Palembang. Menurut mereka soal harga tidak ada masalah lagi bagi. Mereka hanya ingin terang benderang untuk ukuran lahannya saja,” terangnya.
Untuk mengukur ulang masyarakat, lanjut dia, tinggal menunggu waktu dari BPN. Karena menurut keterangan dari PUPR Kota Palembang bahwa masyarakat ingin mengukur ulang untuk mengetahui batas tanah mereka.
“Mereka ingin memperjelas ukuran lahan milik mereka saja,” katanya. #fly
