Palembang, Sumselsatu.com
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr Drs H A Fathoni, MSi, bersama dengan Penjabat Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan (TP PKK) Provinsi Sumsel Tyas Fathoni mendampingi kunjungan kerja Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian untuk melaunching Gerakan Bedah Rumah Serentak Sumsel (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak Sumsel (GPSSS), dan Gerakan Penanganan Stunting di Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang, Rabu (21/2/2024).
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan, gerakan serentak ini melengkapi gerakan serentak yang telah dicanangkan. Yakni, gerakan penanganan atau pengendalian inflasi serentak dan juga gerakan pasar murah serentak.
“Adapun penanganan inflasi dan pasar murah ini ditandai saat ini dengan gerakan serentak antara lain adanya pasar murah setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis di semua provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan di kabupaten/kota minimal akan ada 1 pasar murah,” ujar Agus Fatoni.
Dia mengatakan, akan ada 17 pasar murah di setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis, sehingga totalnya akan ada 19 pasar murah. Kepada seluruh masyarakat di Sumsel untuk mendatangi pasar murah untuk mendapatkan bahan pokok yang lebih murah dari harga pasaran karena disubsidi.
Gerakan serentak ini perlu dilakukan agar seluruh program kegiatan bisa efektif, efisien, tepat sasaran serta melibatkan semua stakeholder. Ini gerakan yang harus dibangun bersama agar pembangunan bisa berhasil masyarakatnya sejahtera, daerahnya maju dan juga kondusif.
“Jadi total bedah rumah yang sudah datanya masuk ke kami itu ada 8279, ini data sementara, karena nanti akan bisa bertambah dengan partisipasi yang lain,” katanya.
Dia menuturkan, dari dana desa baru ada sekitar 120 dan bisa semua desa menganggarkan. Kalau semua desa bisa menganggarkan berarti akan ada 3000 lebih desa dan kabupaten. Di mana ini akan menjadi gerakan yang luar bisa, akan banyak sekali rumah yang bisa dibedah.
“Adapun yang dibedah adalah ALADIN, yakni atap lantai dan dinding. Adapun dana yang diberikan ini merupakan dana stimulan,” katanya.
Jadi misalnya dana yang diberikan 20 juta, nanti masyarakat bergotong-royong lagi untuk bekerja menambahkan bahan bangunannya dan tenaga kerjanya. APBN ada sumbernya, ada dana memang APBN yang sudah diprogramkan, dan ada dana APBD Provinsi, sedangkan APBD Provinsi itu sendiri ada 1700 ditambah 78 rumah.
Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian mengatakan, pada otonomi daerah kegiatan pembangunan daerah sudah diserahkan kepada pemerintah daerah melalui kepala daerahnya. Jadi kepada bapak/ibu sekalian beruntung ini sekarang yang menjadi Penjabat Gubernur Sumsel ini adalah ahlinya.
“Beliau pakar anggaran, pakar perencanaan pembangunan daerah, karena beliau adalah Dirjen Banggar, dan Dirjen Keuangan Daerah. Jadi mudah-mudahan yang sudah dilaksanakan oleh beliau saat ini akan dilanjutkan oleh nanti kepala daerah yang terpilih. Jadi kalau misalnya kepala daerahnya tidak mengikuti ini jangan protes kepada Pemerintah Pusat, karena sudah memberikan contoh yang baik, harusnya terus diikuti oleh kepala daerah yang terpilih langsung oleh masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, dia mengucapkan selamat dengan selesainya pemilihan legislatif, dan pemilihan Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 dengan aman di Kota Madya Palembang. Walaupun pemilihannya mungkin tidak mencapai suara yang diharapkan, namun sudah terpilih suara yang lebih banyak.
“Saya juga berikan apresiasi dan dukungan yang sangat luar biasa kepada semua pihak stakeholder dari semua BUMN/BUMD, swasta dan lain-lain yang telah mendukung 3 gerakan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat dan bisa berkelanjutan untuk terus memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat mencapai kesejahteraan masyarakat yang kita harapkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala PLt Disperkim Sumsel Ir H Novian Aswardani, ST, MM, IPM, ASEAN.Eng, mengatakan, untuk yang mendapatkan program bedah rumah adalah masyarakat yang sudah diverifikasi mulai dari tingkat lurah dan kades. Di mana warga yang membutuhkan, pemerintah hadir memberikan bantuan.
“Maka kita verifikasi dari tingkat bawah. Verifikasi ada data masyarakat prasejarah. Jadi dari situlah verifikasi semua kita lakukan,” katanya.
“Tahun ini ada bantuan untuk 17 kabupaten kota, rencananya Rp2 miliar per kabupaten kota itu khusus untuk bedah rumah. Bantuan gubernur (Bangub) itu ada banyak seperti bidang kesehatan dan lain-lain. Semua itu tujuannya untuk menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Ir H Basyarudin Ahmad, MSc, mengatakan, untuk bedah rumah angkanya hampir 8000 rumah. #nti
