Palembang, SumselSatu.com
Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel
terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2023.
Jawaban itu disampaikan Wagub dalam Rapat Paripurna LVI DPRD Sumsel di Ruang Serba Guna lantai III DPRD Sumsel, Jalan POM IX, Palembang, Kamis (29/9/2022). Rapat dibuka Wakil Ketua DPRD Sumsel H M Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM.
Di awal, Giri mengucapkan terima kasih kepada DPRD Sumsel dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pertanyaan, harapan, imbauan, kritik, saran serta dukungan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel yang diberikan terhadap segala upaya dalam mewujudkan rencana pembangunan TA 2023.
Pada prinsipnya, kata Giri, DPRD Sumsel menerima tanggapan maupun jawaban Gubernur Sumsel terkait Rancangan APBD 2023, peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp129 miliar atau 1,22%.
Serta upaya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk dapat menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya, agar dapat menambah PAD sehingga pembangunan semakin merata di semua sektor.
“Kami sependapat bahwa Pemprov Sumsel harus berinisiatif mengambil sumber PAD lain yang potensial. Sehinga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumsel, di mana cita-cita Pemprov adalah untuk membuat Sumsel Maju untuk semua masyarakat,” ujar Giri.
Wagub Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, keberhasilan pencapaian bersama merupakan sinkronisasi kebijakan antara Pemprov Sumsel dan Pemerintah Pusat. Sehingga sinegritas yang baik antara Pemprov Sumsel dan kabupaten/kota yang ada di Sumsel juga harus terjalin baik. Serta dapat menumbuh kembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baru untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.
“Kami sependapat bahwa APBD mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya baik untuk menunjang pelayanan publik,” katanya.
Mawardi mengungkapkan, pemerintah juga segera memperhatikan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar merata di sekolah. Bagi sekolah yang masih kekurangan guru menjadi perhatian khusus pihak pemerintah untuk meratakan penyebaran guru agar tercipta keadilan pendidikan bagi seluruh masyarakat Sumsel.
Terkait dana Program Sekolah Gratis (PSG), juga menjadi sebuah bahasan di mana PSG saat ini sedang diganti peraturan daerah (Perda). Tapi saat ini PSG sudah masuk babak final tinggal menunggu waktu saja. Ia bersama pihaknya akan berusaha secepat mungkin untuk segera mencairkan dana PSG tersebut.
“Kami menyadari bahwa tanggapan ini masih perlu penjabaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sehingga dapat memberikan kepuasan dan dapat dilaksanakan langsung apa saja yang menjadi saran dan masukan dari semua Fraksi DPRD Sumsel,” katanya.
“Serta mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tercantum didalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Yaitu, Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang, Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah,” tambahnya. (ADV)
