Palembang, SumselSatu.com
Ketua DPRD Kota Palembang, Darmawan meminta Walikota dan Wakil Walikota Palembang segera merealisasikan janji politik yakni dengan membuat kebijakan pro rakyat. Oleh sebab itu, Darmawan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) membuat program yang dibutuhkan rakyat.
Demikian permintaan yang dilontarkan Darmawan usai rapat paripurna DPRD Palembang, Jumat (1/3/2019), dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tahun 2019 yang diajukan pihak eksekutif.
“Yang kami soroti dalam rapat paripurna ini adalah tentang RPJMD tahun 2018-2023 yang memuat janji politik serta visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang terpilih yakni Pak Harnojoyo dan Fitri Agustinda,” ujar Darmawan.
Darmawan menuturkan, setelah Walikota dilantik pada 18 September 2018 maka idealnya 18 Maret raperda RPJMD selesai diparipurnakan. Selanjutnya dievaluasi Gubernur Sumsel selama 15 hari.
“RPJMD Walikota dan Wakil Walikota adalah Palembang Emas Darussalam. Itu harus dilaksanakan OPD dan SKPD. Jadi kepala dinas membuat program, estimasi anggaran, serta rencana strategi kerja. Kami setiap tahun menilai kinerja OPD dan SKPD. Walikota juga menilai, sejauh mana progres yang dijalankan OPD dan SKPD untuk menuju Palembang Emas Darussalam 2018-2023,” bebernya.
Darmawan mengatakan, pada rapat ini dirinya menyampaikan agar Pemko Palembang merevisi RT/RW, dalam waktu lima bulan hal ini harus telah dibahas. “Kita minta tolong seluruh OPD dan SKPD, jangan tugas luar, untuk pansus RPJMD Kota Palembang,” tambahnya.
Terkhusus mengenai tata ruang, lanjut Darmawan, dirinya menitikberatkan untuk mencermati izin yang menyimpang dari tata ruang.
Diingatkan untuk lebih mencermati beberapa pembangunan terkait tata ruang. Seperti tata ruang LRT dan underpass. Selain itu, untuk wilayah khusus pemukiman jangan sampai dibangun pabrik, apalagi perizinan pembangunan akan diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tadi kita minta pandangan umum fraksi tadi, tolong dibaca secermat dan teliti, karena anggota DPRD ini sebagai kontrol terhadap bapak Walikota. Karena kita mendengarkan, merasakan dari dapil kita. Oleh sebab itu, pada pandangan umum ini, kami minta Walikota hadir,” bebernya.
Darmawan mengungkapkan, pihaknya juga memperhatikan perbaikan jalan protokol yang rusak dan tempat pembuangan sementara (TPS) sampah yang masih sedikit.
“Anak sungai di Palembang ini terus berkurang dan semakin dangkal. Kita minta itu jadi perhatian, tolong perizinan nimbun itu diperhatikan. Karena pak Harnojoyo dan ibu Finda mereka berkomitmen melaksanakan visi dan misinya,” ujar Darmawan.
Untuk masalah parkir, Darmawan mengatakan, hal itu ada UU Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum. “Kita berharap Walikota buat kebijakan pro rakyat. Saya minta Walikota, ada solusi yang pro rakyat. Segera buat kantong parkir tidak jauh dari toko di Jalan Sudirman. Harus ada solusi karena dengan ada taman di Jalan Sudirman, pendapatan toko di sana kurang 70 persen. Jalan Sudirman kota tua. Saya dukung kebijakan pak Walikota, tapi kita harap ada solusi bagi rakyat,” pungkasnya.  #nti
