Palembang, SumselSatu.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) kini fokus dengan upaya mengejar angka kemiskinan satu digit. Saat ini, Provinsi Sumsel masih dibelit angka kemiskinan 12,80, itu di atas angka kemiskinan rata-rata nasional.
Upaya tersebut dibahas dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel tahun 2018 – 2023 dengan tema ‘Bersatu Sumsel Maju Menuju Angka Kemiskinan Satu Digit’ yang digelar di Hotel Santika Premier, Rabu (16/1/2019).
Musrenbang yang merupakan musrenbang pertama bagi Gubernur Sumsel H Herman Deru ini merumuskan sasaran, strategi, dan target kinerja lima tahun kedepan. Perencanaan tersebut berbasis pada kebutuhan masyarakat dan arah pusat serta janji politik RPJMD 2018-2023.
“Beberapa janji politik yang sudah ditepati diantaranya pembangunan rumah tahfiz, membentuk P3N. Pada 8 November 2018 sudah ditetapkan Pergub No 74 tahun 2018 yang melarang angkutan batubara melalui jalan umum,” kata Gubernur Herman Deru.
Herman Deru menuturkan, baru kali ini dalam sejarah anggaran perbaikan jalan hampir Rp3 triliun. Dari anggaran Provinsi Sumsel Rp 1,5 triliun, ditambah bantuan khusus kabupaten/kota. “Insya Allah masalah jalan akan tuntas,” ucapnya.
Gubernur menjelaskan, inflasi Sumsel di bawah nasional. Itu menunjukkan ekonomi di Sumsel mantap.
“Untuk angka kemiskinan, Sumsel masih di atas nasional yakni 12,80 persen, sedangkan nasional 9,82 persen. Di Sumsel ada 16 kabupaten dan kota yang angka kemiskinan di atas nasional. Butuh komitmen bersama menurunkan angka kemiskinan satu digit. Alhamdulilah kita sudah menandatangani komitmen menurunkan kemiskinan satu digit. Terima kasih Bupati dan Walikota, ” kata Herman Deru.
Herman Deru mengungkapkan, untuk indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Sumsel masih di bawah nasional yakni 68,86 persen, sedangkan nasional 70,81 persen.
“Masih ada 14 kabupaten dan kota yang IPM di bawah nasional. Harus ada strategi yang tepat dan efisien,” katanya.
Gubernur menegaskan, pembangunan di Sumsel berjalan baik jika mendapat dukungan dari 17 kabupaten dan kota. Pasalnya, angka capai kinerja provinsi adalah akumulasi capaian kabupaten dan kota. Pembangunan harus sinkron antara kabupaten dan kota, provinsi, serta pusat.
“RPJMD ini milik kita mewujudkan cita-cita Sumsel Maju untuk semua. Yang hadir di sini untuk ikut aktif mewujudkan Sumsel maju untuk semua. Apapun arah pembangunan, saya inginkan muaranya untuk kesejahteraan, yang otomatis menurunkan angka kemiskinan,” katanya. #nti
