Palembang, SumselSatu.com
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) mempertanyakan mengenai permasalahan honor panitia Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang belum juga dibayar.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, ST, MM, mengatakan, sudah banyak laporan yang masuk terkait honor panitia Popnas yang belum diselesaikan. Juga persoalan lainnya.
“Setelah pelaksanaan reses, Komisi V DPRD Sumsel akan memanggil dan meminta penjelasan Dinas Pendidikan Sumsel terkait Popnas,” ujar Syaiful Padli usai melakukan Reses Tahap II/2023 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Sumsel, Selasa (5/9/2023).
Syaiful mengatakan, akan melakukan evaluasi pelaksanaan Popnas dan capaian Sumsel di ajang Popnas.
“Setelah resaes kami akan meminta penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel terkait masalah honor, pencapaian dan beberapa pekerjaan rumah yang belum terselesaikan,” ujar Syaiful yang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sementara itu, salah satu wasit juri dari cabang olahraga (cabor) silat mengatakan, honor wasit juri dan panitia belum dibayar, padahal cabor pencak silat sudah selesai pada 2 September 2023.
Selain honor belum dibayar, diduga nominal pembayaran honor tidak sesuai kesepakatan di awal. Bahkan nominal honor setiap cabor berbeda.
“Kemudian jumlah hari juga di surat keputusan (SK) 10 hari, namun yang akan dibayar hanya 8 hari. Dan tidak ada konfirmasi atau pembicaraan sebelumnya,” ujar wasit yang enggan disebutkan namanya.
Padahal, kata dia, walaupun kegiatan dimulai tanggal 26 Agustus 2023, namun panitia sudah mulai bekerja memasang matras pada 23 September 2023. Selama kegiatan berjalan, transportasi wasit juri dan panitia tidak ada sehingga menggunakan kendaraan pribadi, padahal jarak cukup jauh.
Dari Nine Hotel, Jalan Bangau ke Dekranasda Jakabaring dan konsumsi di hotel juga bermasalah karena harus rebutan dengan panitia agar kebagian makanan. Selain masalah honor, pembayaran tim Video Assistant Replay (VAR) dan digital scoring juga dianggap tidak sesuai harapan.
“Harapan kami, Menpora, Gubernur harus lihat kejadian ini, bila perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun untuk memeriksa apakah ada penyelewengan anggaran Popnas Sumsel. Kasihan wasit banyak dari luar Sumsel dan panitia juga banyak dari luar Kota Palembang,” ungkapnya. #nti
