Palembang, SumselSatu.com
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) memastikan belum memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2026.
Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra mengatakan, pemberian TPP untuk PPPK belum dapat dipastikan saat ini karena Pemprov Sumsel harus melakukan simulasi anggaran dan memastikan stabilitas keuangan daerah tahun depan.
“Untuk TPP PPPK masih dihitung, nanti kita atur. Saat ini belum bisa dipastikan karena masih dihitung-hitung dulu,” ujar Edward, Jumat (21/11/2025).
Edward mengatakan bahwa Pemprov Sumsel masih melakukan penghitungan dan kajian mendalam. Pemprov Sumsel menyatakan komitmennya menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan keuangan daerah tahun depan.
“Pemerintah memastikan pemberian TPP dilakukan secara proporsional sesuai kemampuan anggaran agar tidak mengganggu pelayanan publik dan belanja prioritas,” katanya.
Berbeda dengan PPPK, Pemprov Sumsel memastikan TPP bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya akan tetap dibayarkan penuh pada tahun 2026. Keputusan ini diambil di tengah upaya pemerintah daerah yang gencar melakukan efisiensi dan pengetatan anggaran.
“Kebijakan TPP akan mengikuti pola tahun sebelumnya tanpa adanya perubahan nilai,” katanya.
Edward menekankan bahwa dalam kondisi efisiensi anggaran, prioritas Pemprov Sumsel adalah menjaga stabilitas fiskal sambil tetap menjamin hak-hak pegawai. Oleh karena itu, meskipun tidak ada kenaikan, nilai TPP ASN dipastikan tidak akan berkurang.
“Peningkatan TPP belum ada. Tetap seperti saat ini, yang penting sekarang jangan sampai berkurang,” tegas Edward.
Pemerintah berkomitmen bahwa pemberian TPP dilakukan secara proporsional sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Hal ini penting agar pembayaran TPP tidak mengganggu pelayanan publik esensial dan belanja program prioritas lainnya yang telah ditetapkan. #fly
