Palembang, SumselSatu.com
Di antara deru mesin angkutan kota dan riuhnya obrolan penumpang pagi tadi, ada pemandangan yang tak biasa. Walikota Palembang Ratu Dewa, melepas sejenak kenyamanan mobil dinasnya demi sebuah perjalanan yang lebih "membumi."
Memulai pagi dari Jalan Tanjung Barangan, beliau melangkah menaiki Teman Bus hingga menyambung angkot menuju Jalan Tasik....
Palembang, SumselSatu.com
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang tengah dijalankan pemerintah provinsi tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin Apel Gabungan sekaligus Halalbihalal Pemprov Sumsel Tahun...
Palembang, SumselSatu.com
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) memastikan kondisi keuangan daerah tetap stabil untuk menjamin kesejahteraan pegawai, khususnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Chandra menegaskan bahwa alokasi anggaran belanja pegawai saat ini masih berada di bawah ambang batas maksimal yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Berdasarkan...
Palembang, SumselSatu.com
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mengeluarkan kebijakan melarang penggunaan kendaraan dinas oleh aparatur sipil negara (ASN) untuk keperluan mudik Lebaran. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga integritas serta mencegah penyalahgunaan fasilitas negara.
Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra menyatakan bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan dan tidak...
Palembang, SumselSatu.com
Pemerintah Kota (Pemko) Palembang kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program "Palembang Cerdas". Kali ini, peluang beasiswa pendidikan jenjang doktoral (S3) dibuka khusus bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Palembang.
Program ini dirancang untuk mencetak aparatur yang lebih kompeten dan inovatif...
Palembang, SumselSatu.com
Pemerintah Kota (Pemko) Palembang mempertegas aturan mengenai zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya. Walikota Palembang Ratu Dewa, mengimbau seluruh ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah mencapai nisab untuk konsisten menyalurkan zakat sebesar 2,5 persen melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Berdasarkan...
Palembang, SumselSatu.com
Pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mengalami keterlambatan sejak Januari 2026. Kendala administrasi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebut menjadi pemicu utama tertahannya hak para pegawai tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra menjelaskan bahwa proses...
Palembang, SumselSatu.com
Pemerintah Kota (Pemko) Palembang mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur melalui peluncuran Beasiswa Program Prioritas "Palembang Cerdas". Program ini dirancang untuk mencetak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih kompeten, profesional, dan mampu menjawab tantangan pembangunan kota yang kian kompleks.
Langkah ini diawali dengan Sosialisasi Teknis...
Palembang, SumselSatu.com
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Aprizal Hasyim memberikan teguran keras kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palembang.
Dalam apel bersama di Rumah Dinas Walikota Palembang, Senin (2/2/2026), ia menegaskan tidak akan menoleransi pegawai yang bekerja lamban dan tidak berpihak pada kepentingan publik.
Aprizal meminta seluruh perangkat...
Palembang, SumselSatu.com
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah skema baru rekrutmen pegawai Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Skema ini menjadi jawaban krusial untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN atau honorer yang harus diselesaikan paling lambat pada Desember 2024, guna menyongsong struktur birokrasi yang lebih...