490 Pemda Tertekan Fiskal, Bagaimana Nasib ASN Sumsel?

Gubernur Sumsel Herman Deru. (FOTO: HUMAS PEMPROV SUMSEL).

Palembang, SumselSatu.com

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di 17 kabupaten/kota se-Sumsel masih berjalan normal, kendati sejumlah daerah di Indonesia tengah menghadapi tekanan fiskal.

Herman Deru mengatakan, hingga saat ini belum ada pemerintah daerah di Sumsel yang melaporkan kendala pembayaran gaji, baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia berharap Sumsel tidak termasuk dalam daftar 490 pemerintah daerah (pemda) yang disebut Pemerintah Pusat mengalami tekanan fiskal.

“Untuk gaji PNS dan PPPK, sampai sekarang belum ada laporan yang terkendala. Mudah-mudahan Sumsel tidak termasuk daerah yang mengalami tekanan fiskal tersebut,” kata Deru di Palembang, Selasa (4/8/2026).

Deru menegaskan, pembayaran gaji pegawai harus selalu menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran daerah, bukan karena Sumsel memiliki keleluasaan fiskal, melainkan demi menjamin kebutuhan dasar para ASN tetap terpenuhi.

Ia bahkan meminta seluruh pemda tidak mengurangi atau menunda hak pegawai, mengingat gaji ASN berkaitan langsung dengan kebutuhan keluarga, mulai dari pendidikan anak hingga pemenuhan gizi sehari-hari.

“Jangankan tidak dibayar, dikurangi pun tidak boleh. Mereka sudah punya anggaran keluarga masing-masing untuk sekolah anak, kebutuhan harian, sampai gizi keluarga. Itu tidak boleh berubah,” tegasnya.

Terkait tingginya porsi belanja pegawai dalam APBD sejumlah daerah, Deru menilai hal itu tidak serta-merta menandakan pemborosan anggaran.

Menurutnya, kondisi tersebut lebih disebabkan oleh turunnya dana transfer ke daerah (TKD), yang membuat proporsi belanja pegawai terlihat membesar secara persentase.

“Kalau TKD dipotong, otomatis persentase belanja pegawai naik. Jadi bukan berarti daerah itu boros, tapi karena nilai TKD sebagai dasar perhitungan berkurang,” jelasnya.

Ia memperkirakan tekanan fiskal daerah justru lebih terasa pada pembiayaan program pembangunan, terutama sektor infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar.

“Yang mungkin jadi perhatian mereka sekarang adalah bagaimana mencari pendanaan infrastruktur. Untuk gaji ASN, sampai saat ini belum ada yang menyampaikan kendala kepada saya,” ujarnya.

Di akhir keterangannya, Deru meminta seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, tetap bekerja secara optimal di tengah kondisi fiskal yang harus dijaga bersama.

“Yang jelas, ASN PNS dan PPPK saya minta bekerja dengan baik. Mudah-mudahan kondisi fiskal kita tetap terkendali,” katanya. #fly

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here