Palembang, SumselSatu.com
Rencana pengalokasian anggaran untuk pengadaan mobil dinas sebesar Rp4,94 Miliar dan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel senilai Rp3 Miliar pada Tahun Anggaran (TA) 2026 menuai perhatian luas.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sumsel Chairul S Matdiah meminta publik untuk melihat struktur anggaran tersebut secara lebih jernih dan teknis.
Chairul menjelaskan bahwa angka yang tercantum dalam dokumen rencana anggaran tersebut masih berstatus sebagai pagu anggaran. Dalam terminologi keuangan negara, pagu merupakan batas maksimal atau plafon tertinggi yang disediakan, bukan angka mutlak yang harus dihabiskan seluruhnya.
”Anggaran itu masih sebatas pagu. Realisasinya belum tentu sebesar itu. Masyarakat perlu tahu bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai harga pasar yang berlaku saat itu,” ujar Chairul kepada wartawan, Kamis (16/4/2026).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sisa dari anggaran yang tidak terpakai (efisiensi) tidak akan hilang atau disalahgunakan, melainkan akan dikembalikan ke kas daerah melalui mekanisme Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
”Jika nanti dalam pelaksanaannya ada sisa karena harga lebih rendah atau penghematan, maka otomatis masuk ke Silpa. Dana itu tetap milik daerah dan akan digunakan kembali pada periode berikutnya untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Chairul menghimbau masyarakat agar tidak terburu-buru memberikan penilaian negatif atau menghakimi kebijakan pemerintah provinsi terkait baju dan kendaraan dinas tersebut. Menurutnya, prasangka negatif tanpa pemahaman mekanisme anggaran hanya akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
”Minta masyarakat tidak menjudge dengan anggapan negatif. Mari kita kawal agar penggunaannya transparan dan efisien, sehingga setiap sen uang rakyat benar-benar memberi manfaat bagi jalannya roda pemerintahan,” kata Chairul.
Chairul juga memberikan beberapa poin pertimbangan positif. Dia mengatakan, pengadaan mobil dinas baru merupakan langkah untuk memastikan kelancaran koordinasi di lapangan. Mengingat luas wilayah Sumatera Selatan yang mencakup 17 kabupaten/kota, kendaraan operasional yang prima sangat dibutuhkan.
Selain itu, kendaraan yang sudah berusia tua cenderung memiliki biaya perawatan yang membengkak. Pengadaan unit baru justru bisa meminimalisir pengeluaran rutin untuk perbaikan alat transportasi.
Sementara mengenai anggaran pakaian dinas pimpinan daerah, dia memandang hal ini sebagai bagian dari protokoler dan representasi kewibawaan Provinsi Sumatera Selatan.
”Gubernur adalah wajah dari Sumsel. Dalam berbagai acara kenegaraan, pertemuan internasional, maupun kunjungan resmi, penampilan yang rapi dan sesuai standar protokoler sangat penting untuk menjaga citra daerah,” ujar politisi Partai Demokrat itu.
Chairul menambahkan, anggaran ini tentu sudah disusun berdasarkan standarisasi harga satuan wilayah dan frekuensi kegiatan yang sangat padat sepanjang tahun anggaran.
Dia menegaskan bahwa selama proses pengadaannya dilakukan secara transparan (e-katalog) dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka tidak ada alasan untuk menghambatnya.
”Kami di Komisi I melihat ini sebagai bagian dari kebutuhan penunjang kinerja. Yang paling utama adalah bagaimana fasilitas tersebut nantinya berkorelasi langsung dengan peningkatan kualitas layanan publik dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” tegasnya.
Chairul S Matdiah menekankan bahwa DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran tersebut tetap akuntabel. Namun secara prinsip, dukungan diberikan demi menunjang produktivitas eksekutif dalam membangun Sumatera Selatan yang lebih maju. #fly
