Oleh: Mgs M Faried Nurmansyah
Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tridinanti Palembang (NIM: 255541037).
PEMERINTAH boleh saja terus bertepuk dada memamerkan angka pertumbuhan ekonomi yang konon bertahan di kisaran psikologis 5,61% pada kuartal pertama tahun ini sebagai tameng resiliensi domestik. Narasi stabilitas terus diproduksi massal oleh otoritas fiskal untuk menenangkan publik, seolah kondisi negara sedang baik-baik saja.
Namun pada hari ini, cobalah pergi ke pasar. Realitas di lapangan menunjukkan potret yang sama sekali berbeda dan jauh dari kata aman. Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang kian mengenaskan dan terpuruk di level Rp17.667 (22/5/2026) adalah bukti telanjang bahwa fundamental ekonomi sebenarnya rapuh dan klaim keberhasilan pemerintah selama ini tidak lebih dari sekadar fatamorgana angka di atas kertas.
Bagi rakyat dan pelaku usaha kecil, pertumbuhan 5,61% itu hanyalah angka kosong, sementara keperkasaan Dolar yang meremukkan batas psikologis baru adalah hantaman riil yang menghancurkan dompet dan daya beli mereka di kehidupan nyata.
Jika membedah lebih dalam menggunakan rasio ekonomi makro yang jujur, kepalsuan angka pertumbuhan ini langsung terlihat jelas salah satunya melalui lonjakan rasio biaya utang terhadap pendapatan atau Debt Service Ratio yang kini sudah menyentuh angka 24% padahal batas aman yang direkomendasikan lembaga internasional maksimal berada di angka 20%.
Pemerintah selalu berdalih bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di kisaran 39% yang dianggap aman oleh regulasi, tetapi mereka sengaja menutupi fakta bahwa kapasitas bayar negara yang tecermin dari Tax Ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap PDB kita justru mandek di level 10,2% sebuah angka yang sangat keropos dan menempatkan Indonesia di papan bawah Asia Tenggara.
Ketika Rupiah keok terhadap Dolar seperti kondisi sekarang, beban pembayaran bunga utang luar negeri berdenominasi valuta asing otomatis membengkak drastis tanpa menambah utang baru sekalipun. Ketimpangan antara rasio utang yang terus naik dengan rasio pajak yang sangat rendah membuat ruang fiskal APBN menjadi sangat sempit, sehingga uang pajak yang dipungut dari keringat rakyat justru habis didedikasikan untuk membayar bunga utang kepada kreditur asing alih-alih dialokasikan untuk subsidi energi, pendidikan berkualitas, atau stimulus usaha rakyat.
Ketidakefisienan ekonomi juga terekam kuat pada tingginya rasio modal terhadap output atau Incremental Capital Output Ratio Indonesia yang saat ini bertengger di angka 6,5 padahal angka ideal untuk negara berkembang berkisar di angka 4 yang menandakan bahwa setiap investasi yang masuk ke negara ini berbiaya sangat mahal namun menghasilkan output yang sangat minim akibat maraknya korupsi, inefisiensi birokrasi, dan pungutan liar.
Tingginya rasio efisiensi yang buruk ini membuat struktur industri domestik tidak mandiri dan tetap bergantung pada bahan baku impor yang mahal. Ketika Dolar mengangkasa seperti situasi sekarang, biaya produksi otomatis membengkak dan memicu inflasi barang impor yang meremukkan para produsen lokal, sementara rasio konsumsi rumah tangga yang biasanya menjadi motor utama PDB mulai menunjukkan gejala keletihan akut karena upah riil masyarakat stagnan di tengah gempuran harga barang pokok yang melambung tinggi.
Kebanggaan pemerintah atas surplus semu neraca perdagangan juga patut dipertanyakan karena rasio ekspor masih didominasi oleh komoditas mentah yang harganya disetir oleh pasar global, bukan hasil industri manufaktur teknologi tinggi bernilai tambah. Begitu terjadi guncangan global dan suku bunga di negara barat tetap tinggi, investor asing berbondong-bondong menarik modalnya keluar dari Indonesia yang memicu fenomena capital outflow besar-besaran.
Akibat salah urus ini, Bank Indonesia terpaksa mengambil langkah darurat dengan mengerek naik suku bunga acuan BI Rate sebesar 5,25% demi menahan laju kejatuhan Rupiah, sebuah kebijakan moneter ketat yang pada akhirnya justru mencekik sektor riil di dalam negeri karena rasio kredit perbankan menjadi semakin mahal dan membunuh pengusaha lokal yang baru mau merangkak.
Sudah saatnya pemerintah berhenti memproduksi narasi penenang yang meninabobokan dan mulai menghadapi kenyataan bahwa ekonomi sedang salah arah dan jika tidak ada reformasi struktural yang radikal maka rakyatlah yang harus terus membayar ongkos kegagalan ini. *
