Palembang, SumselSatu.com
Kabar kepastian mengenai kelanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk tahun 2026 akhirnya terjawab. Gubernur Sumsel Herman Deru memastikan program ini akan tetap berjalan.
Namun, para pegawai diminta untuk tidak terlena. Herman Deru menegaskan bahwa perpanjangan kontrak tidak akan dilakukan secara otomatis. Masa depan para PPPK paruh waktu ini akan sangat bergantung pada “rapor” kedisiplinan dan capaian kinerja mereka masing-masing selama masa kontrak berjalan.
”Kebijakannya adalah lanjut, tapi secara personal pasti diseleksi sesuai dengan kedisiplinan, kinerja, itu akan dinilai. Tapi kalau kebijakannya kita akan upayakan tetap berlanjut,” ujar Herman Deru, Rabu (1/7/2026).
Evaluasi rekam jejak ini nantinya menjadi dasar kuat bagi Pemprov Sumsel untuk menyaring mana pegawai yang layak dipertahankan dan mana yang tidak memenuhi standar aturan birokrasi.
Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan untuk melakukan penilaian secara objektif dan transparan. Langkah ini diambil guna memastikan pelayanan publik di Sumsel tetap optimal dan diisi oleh aparatur yang berintegritas.
”Intinya, kalau disiplinnya tidak bagus dan kinerja tidak bagus pasti dinilai,” kata Herman Deru menambahkan.
Di sisi lain, menanggapi rumor yang beredar mengenai rencana pengalihan formasi PPPK paruh waktu menjadi tenaga alih daya (outsourcing), Herman Deru mengaku belum menerima informasi ataupun instruksi resmi terkait hal tersebut.
Gubernur menekankan bahwa pada prinsipnya Pemprov Sumsel tidak menghendaki adanya penghentian program PPPK paruh waktu. Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah mempertahankan pegawai yang ada, dengan catatan mereka mampu menunjukkan kinerja terbaiknya bagi daerah. #fly
