Palembang, SumselSatu.com
Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil 1 Kota Palembang melakukan kegiatan reses tahap 1 2018 Di Kecamatan Ilir Barat 1. Rases tersebut diikuti 6 Anggota DPRD Sumsel yakni Chairul S Matdiah dari Fraksi Demokrat, Sujarwoto dari Fraksi Gerindra, Usman dari Fraksi PDIP, Mgs Saiful Fadli dari Fraksi PKS, Anita Noeringhati dari Fraksi Golkar, dan Kartak dari Fraksi PKB.
Dalam sambutannya Ketua Koordinasi Anita Noeringhati mengatakan, reses ini untuk menyerap aspirasi yang nanti disampaikan baik ke pemkot dan pemprov.
“Kami pilih Kantor Camat IB 1, karena tahun lalu sudah ke wilayah IB 1 tapi ke kelurahan. Jadi reses ini 1 ke kantor Camat IB 1,” ujarnya.
Anita menjelaskan, Tahun 2018 ini di Sumsel ada agenda besar yakni Pemilukada. Tahun ini ada Pilgub Sumsel dan untuk warga Palembang ada Pilwako Palembang.
“Mata pilih Palembang harus memilih di Pemilukada. Pada 2018 ini ada Pilgub. Jadi masyarakat Palembang dapat 2 surat suara. Yang satu untuk Pilgub, satu lagi Pilwako. Kami sudah ke KPU. Masyarakat yang belum punya E KTP, dan belum masuk DPS. Harus diproses prosedurnya agar bisa mencoblos,” katanya.
Selain itu, kata Anita, tahun ini Sumsel tuan rumah Asian Games. “Kita minta peran masyarakat. Dari sisi ekonomi kerakyatan, misalnya menjual sovenir dan makanan. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.
Selain itu, di sisi kesehatan nanti petugas kesehatan harus siap. Sekarang BPJS, bayar iuran dulu baru bisa berobat. Kalau dulu ada Jamsoskes Sumsel Semesta, pakai KTP bisa berobat.
Curhat Warga
Kemudian dilakukan sesi tanya jawab dengan warga. Momen tanya jawab itu diikuti antusias oleh warga. Mahdi ketua RT 02 Siring Agung menanyakan beberapa waktu lalu kita dicoklit. Sekarang 2 RT digabung jadi satu TPS. “Ngapo 2 RT digabung 1 TPS. Setiap RT kami minta satu TPS,” katanya.
Sementara itu, Rodi menanyakan, akses jalan di daerahnya masih tanah merah. Banyak becek dan lobang. “Akses jalan kami belum pernah dibangun. Jadi jalan sepanjang 5 km itu sering becek. Itu jalan utama kendaraan puso lewat karena banyak usaha. Selain itu, siring tidak berjalan, jadi jalan sering banjir,” bebernya.
Selain itu, kata Rodi, soal sungai lebarnyo 8 meter, pihaknya swadaya gotong royong. Karena siring mampet jadi rumah masyarakat sering banjir. Kemudian air bersih belum masuk. Jadi masyarakat mandi air sungai.
“Masjid Nurul Huda kami atapnya kayu sudah rapuh. Sudah kami sampaikan ke pak camat.Ada warga yang menghibahkan tanahnya, dananya 300 juta. Dana dari masyarakat kurang. Mudah-mudahan bapak ibu bantu,” paparnya.
Warga RT 41 Demang Lebar Daun Kemas mengatakan, tahun ini di BPN ada program Pak Presiden pendaftaran tanah sismatik lengkap (PTSL). Masyarakat RT-nya jadi penonton, karena pak Lurah tidak menyampaikan cepat ke RT. Di Palembang sudah 2 tahap. Nanti Mei 3000 persil sertifikat nanti dibagikan.
“Kami tanyakan ke BPN, program PTSL pembuatan sertifikat gratis itu sudah tutup. Masyarakat di RT kami belum mengajukan program itu tapi sudah tutup,” ucapnya.
Sementara itu, Pegawai puskesmas Lorok Pakjo Yuli menanyakan terkait rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit rujukan ke RS tipe C. Puskesmas ada yang boleh merujuk ke RS tipe C Khadijah atau RS BARI tapi ada yang tidak boleh. Kalau bisa disamakan.
Mendengar keluhan masyarakat, Anita menjelaskan, untuk 2 RT digabung dalam pengelolaan TPS. Di Palembang ini tidak memungkinkan digabung TPS. Apalagi 2019 ada Pilpres, ada Pileg DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Palembang.
“Saya sepakat aturan TPS jangan diubah. Karena anggarannya sudah ada. Ini jadi catatan kami. Di seluruh kelurahan hitung RT. Nanti kami sampaikan ke KPU kota,” katanya.
Terkait pertanyaan Pak Romi, akan disampaikan ke Provinsi untuk bangun jalan, drainase, dan gorong-gorong. “Kalau bangun Masjid, Kami tidak boleh membantu hibah. Nanti akan kami bantu secara pribadi,” paparnya.
Untuk pertanyaan Pak Jonson RT 41 Demang Lebar Daun, Anita menuturkan pihaknya mempersilahkan RT langsung ke BPN, itu valid atau tidak. Sertifikat itu dibuat surat pengakuan, dan diketahui pak RT, Lurah, dan Camat. Jadi kalau ada gugaat itu riskan. Karena tidak diketahui lurah dan camat.
“Tolong didata penduduk yang belum sertifikat. Tapi punya hak alas yang sah.Nanti kita ajukan ke BPN. Walaupun sudah ditutup itu program Presiden. Nanti kita usahakan,” tegasnya.
Anita menuturkan, untuk pertanyaan Ibu yuli Puskesmas Lorok Pakjo. BPJS ini program nasional, program ini baik. Tapi kenyataan dulu selama ini sakit mengajuke KTP saja bisa dilayani dengan program berobat gratis.
“Tapi sekarang kalau berobat pakai BPJS berobat itu ada tingakatannya. Tidak bisa langsung dirujuk ke Rumah Sakit,” paparnya.
Anita menambahkan, dengan reses ini pihaknya sudah dengarkan ternyata permasalahan di masyarakat yang masih belum tertangani, misalnya masih ada beberapa yang bisa dikatakan meresahkan masyarakat terutama kalau infrastruktur memang kita sudah permasalahan yang ada di Sumatera Selatan.
Tapi masalah tidak meratanya program-program pemerintah contohnya sertifikat gratis yang dicanangkan oleh Bapak Presiden itu ternyata masih ada beberapa masyarakat yang membutuhkan bantuan itu. Sehingga kami dari Dapil 1 kota Palembang akan memfasilitasi menyampaikan ini kepada badan atau dinas yang terkait menangani hari ini,” katanya ketika diwawancarai sejumlah wartawan usai acara.
Anita menambahkan, selain daripada itu pihaknya himbau kepada seluruh masyarakat tentang persiapan Pemilukada maupun pileg. Karena menurutnya, hal ini penting sekali untuk keikutsertaan masyarakat di dalam menentukan pilihan pimpinannya.
“Jangan sampai ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Nah itu yang yang betul-betul ingin kami sampaikan. Kami ingin tahu bagaimana sejauh mana masyarakat menyiapkan. Selain daripada itu tentang kesehatan kesehatan memang juga masih belum merata,” bebernya.
Terkait BPJS, kata Anita, sangat mahalnya kesehatan ini.”Sehingga kepada pemerintah pun kami akan sampaikan untuk memberikan regulasi yang lebih mudah agar masyarakat terutama masyarakat kaum bawah yang membutuhkan obat-obat yang sangat gratis ini untuk segera mendapatkan solusi,” paparnya.
Setelah ini, lanjut Anita, pihaknya akan ke Polda Sumsel untuk mempertanyakan kesiapan pengamanan baik daripada maupun Asian Games dan lain sebagainya. Selain itu, kita ke pemerintahan Kota tentang permasalahan kekuasaan yang ada di kota Palembang.
Kemudian pembangunan Musi VI apakah warga masyarakat yang terlewati akses jalan itu masih ada yang belum diganti. “Nah itu sebentar lagi kita mau menganggarkan di APBD perubahan tentang ganti rugi kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat mengerti bahwa kami mewakili kepentingan mereka untuk menyampaikan kepada pemerintahan baik-baik pusat daerah maupun provinsi terjadi mereka punya manfaat memilih anggota dewan,” paparnya.
Camat IB 1 Asnawi mengatakan, mudah-mudahan yang diharapkan masyarakat bisa siwujudkan dengan adanya kedatangan DPRD Sumsel. Ia juga berharap acara ini bermanfaat bagi masyarakat. “Keinginan masyarakat jalan,drainse, dan lainnya bisa terwujud dengan kedatangan DPRD Sumsel,” pungkasnya.
Setelah dari Kantor Camat IB 1, Anggota DPRD Sumsel menuju Kantor Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring.
Dalam kunjungan di Kelurahan Tuan Kentang warga mengeluhkan belum dibayarkan ganti rugi untuk pembangunan Jembatan Musi VI.
Anita mengatakan, ternyata masih ada warga yang digusur untuk pembangunan Jembatan Musi VI belum diganti rugi.
“Jembatan Musi VI dibiayai APBN. Sebelumnya sudah dianggarkan untuk pembangunan jalan di Misi 6. Nanti kita anggarkan Rp 73 miliar di APBD Perubahan termasuk untuk ganti rugi lahan warga. Tolong data masyarakat yang terkena lahannya untuk pembangunan Musi VI. Sehingga kami tau anggaran yang sebenarnya,” pungkasnya. #nti
