Palembang, SumselSatu.com
Untuk mengantisipasi aksi tawuran dikalangan pelajar, sekolah diminta mengaktifkan kembali kegiatan ekstrakurikuler dan workshop.
“Akhir-akhir ini sering terjadi aksi tawuran antarpelajar. Karena itu perbanyak kegiatan positif di sekolah, lihat apa keinginan dari anak itu misal anaknya hobi karate, silat dan taekwondo. Kegiatan ekstrakurikuler datangkan pelatihnya dan bisa dibayar dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP),” ujar Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang Lukman Hakim.
Dia mengatakan, tahun ajaran 2024-2025 diharapkan kepala sekolah dalam penganggaran BOSP diprioritaskan kepada peserta didik.
“Tahun 2024 perbanyak kegiatan ekstrakurikuler. Siswa yang hobi sepakbola dan futsal beli gawangnya, beli bolanya datangkan pelatihnya. Jadi mereka bisa latihan seminggu dua kali atau seminggu sekali,” kata Lukman saat dibincangi di ruang kerjanya, Kamis (14/12/2023).
Lukman menuturkan, selama pandemi Covid-19, kegiatan ekstrakurikuler sempat terhenti. Sekarang sekolah harus kreatif dan bisa menggunakan BOSP.
“Kalau soal sarana dan prasarana boleh sifatnya ringan. Tapi kalau sifatnya berat tidak boleh. Tingkatkanlah dulu agar siswa melakukan kegiatan ekstrakurikuler, kalau ada sisa dana BOSP baru ke yang lainnya, karena untuk fasilitas ada Dana Alokasi Khusus (DAK),” tutur Lukman.
Selain mengaktifkan ekstrakurikuler, Lukman juga mengimbau sekolah untuk menggelar workshop supaya mereka tidak melakukan bullying. Untuk narasumbernya bisa diundang dari Dinas Pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Polrestabes Palembang.
“Perbanyak kegiatan ekstrakurikuler dan workshop untuk anak-anak anti perundungan, anti narkoba dan anti bullying,” tegasnya.
Terkait penerimaan siswa baru, kata Lukman, ada kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Data tahun 2003/2024 menerima 19,116 siswa SMP Negeri di Kota Palembang, sementara tahun ajaran 2022-2023 ada 18,142 siswa dan untuk tahun ajaran 2021-2022 sebanyak 17,177 siswa.
“Jadi kita ada peningkatan 1000 siswa dibandingkan sebelumnya. Tahun ini jumlah yang diterima lebih banyak dari tahun sebelumnya, karena kita tambah jumlah siswanya dari 32 menjadi 36 dalam satu kelas, makanya tahun ini lebih banyak. Untuk tahun ini itu diperbolehkan, jadi kita ambil kebijakan bersama DPRD dan Ombudsman,” katanya. #nti
