Palembang, SumselSatu.com
Sebanyak 59 tenaga pendidik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) mengikuti Kelas Kerja Sama Pemkab Muba-Pascasarjana FKIP
Universitas Sriwijaya (Unsri).
“Kuliahnya jangan lama-lama. Tiga semester harus sudah selesai sesuai target,” ujar Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud di sela Orientasi Mahasiswa Baru dan Kuliah Perdana di Kelas Kerja Sama Pemkab Muba pada Program Magister FKIP Universitas Sriwijaya di Gedung Prof Dr Djoaini Mukti UPT Lembaga Bahasa Unsri Bukit Besar, Palembang, Jumat (26/1/2024).
Kandidat Doktor Unsri ini mengatakan, mahasiswa yang terpilih tersebut berasal dari tenaga pendidik pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang biaya kuliahnya ditanggung APBD Kabupaten Muba.
“Jadi, manfaatkan dengan baik kesempatan ini untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sebagai tenaga pendidik yang berkualitas,” ungkap mantan Kepala Dinas Pendidikan Muba itu.
Adapun program kuliah strata dua (S2) di FKIP Unsri merupakan beasiswa penuh dari Pemkab Muba bagi guru-guru berprestasi dan bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Bumi Serasan Sekate.
Pembiayaan yang diberikan mulai dari uang pendaftaran, uang kuliah tunggal (UKT), dan bantuan tesis. Alokasi anggaran untuk program kuliah gratis dari Pemkab Muba mencapai Rp1,54 miliar. Jika sampai lulus, total serapan anggaran untuk 60 orang, yakni dua semester perkuliahan dan satu semester tesis mencapai Rp2,7 miliar.
Hal ini menjadi bukti komitmen yang kuat dari pimpinan daerah terhadap dunia pendidikan, khususnya kepada guru yang menjadi ujung tombak pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
“Program ini akan terus dilakukan karena rasio guru S2 saat ini hanya 15%-17%. Kita bercita-cita rasio strata pendidikan guru yang S2 dapat mencapai minimal 70% dari jumlah 9.309 guru, baik PNS, PPPK, dan kontrak,” terangnya.
Wakil Rektor I Unsri Zainuddin Nawawi menambahkan, mahasiswa Pascasarjana FKIP Unsri Kelas Kerja Sama Pemkab Muba adalah orang-orang yang beruntung dan sukses melewati seleksi yang ketat.
“Kelas kerja sama ini telah melewati seleksi yang ketat. Beruntunglah SDM tenaga pendidikan di Muba yang memiliki kepala daerah seperti Pak Apriyadi yang sangat memperhatikan untuk peningkatan kompetensi,” ujar Zainuddin.
Dia berharap agar mahasiswa Kelas Kerja Sama FKIP Unsri-Pemkab Muba bisa menyelesaikan studi tepat waktu seperti yang ditekankan oleh Apriyadi.
“Tiga semester maksimal harus selesai,” tegasnya.
Pemerhati pendidikan Sumsel Abu Somah mengatakan, guru perlu meningkatkan kompetensi di tengah perkembangan zaman seperti saat ini, tetapi biasanya terkendala biaya pendidikan yang mahal.
Dia mengapresiasi upaya Pemkab Muba yang memberikan beasiswa S2 kepada guru yang mengabdi di wilayah tersebut. Dengan beasiswa itu, beban guru menjadi ringan, terutama bagi guru dengan ekonomi menengah ke bawah.
“Saya mengapresiasi langkah Pemkab Muba. Ini bukti hadirnya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Bumi Serasan Sekate,” ujarnya.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkab Muba. Dia meminta pemerintah daerah mengatasi persoalan kualitas guru yang tidak merata antarwilayah di Indonesia. Menurut dia, ini menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan.
“Jangan lupa ya bahwa sebenarnya kesuksesan pemerataan guru, kuantitas dan kualitas guru sangat tergantung kepada persiapan pemerintah daerah dan provinsi,” kata Nadiem.
Nadiem mengatakan, pemerintah pusat mendorong dan membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerataan tersebut. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kemendikbudristek bersama-sama akan menyusun kebijakan baru, salah satunya mengatur insentif untuk guru di sejumlah daerah, tak terkecuali yang berada di daerah 3T.
Insentif tersebut dilakukan untuk mendorong dan mengapresiasi para tenaga guru di daerah. Sehingga, hal ini diharapkan bisa mendorong keterisian formasi guru di daerah. Selain insentif yang kini sedang dirumuskan dan akan dituangkan di Peraturan Pemerintah (PP), pemerintah juga akan memberikan penghargaan (reward) bagi guru-guru di daerah yang berkinerja baik.
Perhatian khusus ini disusun untuk mengedepankan prinsip Indonesia-sentris. Sehingga guru-guru terbaik tidak lagi terpusat di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah 3T. Guru diharapkan menjadi mesin pendorong agar daerah 3T ikut merasakan dampak pembangunan nasional.
Nadiem memastikan pemerintah akan memperhatikan karier guru-guru yang mengabdi di daerah 3T, termasuk salah satunya melalui akselerasi kepangkatan.
“Memastikan karier guru dan ketersediaan guru di daerah-daerah yang paling tertinggal dan terluar itu ada, jadi mekanismenya bagaimana kita menghargai guru yang mau bekerja di daerah-daerah yang terluar dan tertinggal,” katanya. #ari
