Palembang, SumselSatu.com
Ratusan buruh berunjuk rasa menolak menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera di Halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel),
Kamis (27/6/2024).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Sumsel H Zainal Arifin Hulap mengatakan, alasan menolak penerapan Tapera karena regulasinya tidak jelas.
“Buruh yang sudah ada rumah akan terbebani dengan kebijakan ini. Kami menolak kebijakan Tapera, karena nasibnya akan sama seperti kasusnya Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan Asuransi Jiwasraya yang bermasalah,” katanya.
Selain menolak penerapan Tapera, buruh juga menolak pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), upah murah untuk buruh dan menolak tenaga kerja outsourcing atau pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dimana pekerjaan tersebut dialihkan ke pihak atau perusahaan lain.
“Sudah disepakati perwakilan buruh bersama DPRD Sumsel akan bertemu Komisi XI DPR RI dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) untuk menyampaikan aspirasi ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjis, SH, mengatakan, akan menyampaikan aspirasi tersebut ke Komisi XI DPR RI dan Kemnaker.
“Ada kewenangan yang tidak melekat di Sumsel dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dan kami sepakat ada dua lembaga yang akan ditemui untuk menyampaikan aspirasi tersebut,” katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel Deliar Marzoeki menyambut baik aspirasi buruh tersebut dan siap memfasilitasi ke Komisi XI DPR RI dan Kemnaker.
“Terkaitp enerapan Tapera, Kemnaker belum merumuskan apa dan bagaimana penerapannya. Insya Allah akan kami bahas di Komisi XI DPR RI dan Kemnaker,” katanya. #nti
