Palembang, SumselSatu.com
Ada delapan isu strategis yang harus diselesaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota Palembang pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.Delapan isu tersebut yakni soal pendidikan, kesehatan, sampah, banjir, pariwisata, kemacetan, perdagangan, dan investasi.
“Delapan isu strategis ini yang pasti kita lihat dari RPJMD pimpinan periode sebelumnya yang belum tercapai, ini menjadi PR yang harus diselesaikan oleh pimpinan berikutnya,” Sekretaris Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zanariah, pada rapat RPJMD di Hotel Aryaduta, Palembang, Selasa (15/1/2019).
Zanariah mengatakan, tidak tercapainya hal tersebut menjadi evaluasi pemerintah pusat. Sebab janji selama lima tahun itu menjaga konsistensi pembangunan daerah.
“Jadi tim Bappeda harus mengevaluasi RPJM mana yang belum tercapai sebelum dijadikan perda, Bappeda harus memasukkan isu-isu itu dan juga janji-janji walikota ke dalam RPJMD,” katanya.
Dia menjelaskan, RPJMD yang saat ini sedang disusun oleh Pemko Palembang, sesuai Undang-undang dan Permendagri harus selesai dalam enam bulan setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota. “Paling lambat 18 Maret RPJMD harus selesai,” ucapnya.
Sementara itu, Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, isu strategis ini harus diatasi pada rentang waktu 2018-2023 dalam visi misi Kota Palembang yakni mewujudkan pembangunan infrastruktur, masyarakat yang religius melalui budaya integritas didukung pemerintah yang bersih, mewujudkan ekonomi kreatif yang inovatif dan berdaya saing, serta mewujudkan pariwisata wisata sungai.
“Penyelesaiannya sudah dilakukan selama ini dengan gotong royong dan shalat Subuh, itu muaranya untuk menjawab isu itu. Termasuk 66 titik genangan kita selesaikan dengan restorasi Sungai Sekanak dan Lambidaro juga pompanisasi Sungai Buah,” jelasnya.
Menurut Harnojoyo, pembangunan harus selaras dalam membahas isu yang strategis. Seluruh Organisasi perangkat daerah (OPD) harus dapat bersinergi dengan baik dalam pembangunan. Jadi jika sudah bersinergi tentunya pembangunan akan menjadi baik. Jangan lagi ada dinas yang suka atau tidak mau bekerja sama dalam segalanya.
“Permasalahan masih juga banyak seperti banjir dan kemacetan. Itu juga menjadi isu yang mesti diatasi. Untuk penyelesaian masalah kemacetan kita telah berupaya mengatasinya. Lalulintas yang macet sudah coba diatasi melalui LRT, Transmusi. Warga juga diharapkan jangan selalu memakai kendaraan pribadi,” tuturnya.
“Sekali lagi saya berharap agar masyarakat mau memakai kendaraan angkutan umum. Jangan gengsi seperti di kota besar di dunia semua masyarakat suka memakai kendaraan umum. Tentunya pihak kami terus berbenah dalam hal memperbaiki fasilitas umum yang ada,” imbuh Walikota.
Pada kesempatan ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palembang Harrey Hady mengatakan, merujuk pada Permendagri bahwa enam bulan setelah walikota terpilih dilantik, harus sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Saat ini sudah masuk tahapan. Setelah proses tahapan uji publik satu dan uji publik dua. Setelah ini masuk ke legislatif dan akan disahkan menjadi perda dan sudah bisa dilaksanakan sepenuhnya.
“Sampai tahun 2023 dibutuhkan anggaran sebesar Rp6 triliun agar semua dapat berjalan dengan baik. Jadi PAD kita di Palembang harus meningkat agar semua itu dapat terlaksana,” pungkasnya. #nti
