Palembang, SumselSatu.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meminta Gubernur Sumsel agar menyampaikan Rancangan Program Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secepatnya.
“Untuk RPJMD sudah bisa diajukan paling lambat 45 hari setelah Gubernur Sumsel dilantik. Jadi kami bisa langsung dapat membahas program kerja dimaksud,” ujar Anggota DPRD Sumsel Fahlevi Maizano, usai menyampaikan hasil kerja Pansus Tatib DPRD Sumsel, di Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Palembang, Senin (15/10/2018).
Fahlevi yang akrab disapa Boy itu mengatakan, RPKJMD Sumsel 2019 harus segera dibahas dan ditetapkan. RPJMD akan menunjukkan program kerja dan visi misi Gubernur Sumsel, termasuk program-program yang dijanjikan pada masa kampanye lalu.
Anggota DPRD Sumsel dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu meminta agar RPKJMD bisa diterima paling lambat 10 hari usai diajukan dan diterima Ketua DPRD Sumsel.
Terkait Tata Tertib (Tatib) DPRD Sumsel, Boy yang juga ketua panitia khusus (Pansus) mengatakan, seluruh anggota pansus menyetujui perubahan Tatib DPRD Sumsel.
“Ini termasuk juga bila terdapat pengurangan ataupun penambahan pasal serta ayat dalam tatib tersebut. Untuk penyusunan tatib sendiri harus tetap berpedoman pada PP No 12 Tahun 2018,” kata Boy.
Dengan adanya perbaikan tatib, kata Boy, diharapkan akan mampu meningkatkan produktifitas dan kerja serta menaikkan kinerja seluruh Anggota DPRD Sumsel dalam mewujudkan check and balance antara legislatif dan yudikatif.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Sumsel H M Yansuri, SIP, mengatakan, sejak dibentuk 3 Oktober lalu, pansus sudah bekerja secara maksimal. Pansus melakukan studi banding ke Pulau Jawa dan Provinsi Riau.
“Kita berharap kinerja dewan akan menambah baik. Apa yang dilakukan ini dapat membawa kebaikan bagi kita semua dan pada akhirnya memberikan kebaikan bagi semua masyarakat Sumsel,” kata Yansuri kepada anggota rapat. #nti
