“Tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa menyentuh kebutuhan masyarakat, Dan tidak ada kebutuhan yang bisa dikenali tanpa mendengarkan suara mereka.”
Oleh: Redy Nopendra, SKom.
Mahasiswa Magister Manajemen,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB),
Universitas Tridinanti Palembang.
DI tengah kompleksitas persoalan pembangunan daerah saat ini, salahsatu tantangan terbesar adalah menyusun program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan adil. Bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan memastikan bahwa anggaran daerah dikelola untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Untuk itulah Forum Konsultasi Publik (FKP) hadir, bukan sekadar seremonial, tetapi sebagai jembatan strategis antara pemerintah dan rakyat.
Krisis Relevansi dalam Perencanaan
Tak sedikit program pemerintah daerah yang akhirnya menuai kritik karena dianggap ‘jauh dari kebutuhan masyarakat’. Jalan dibangun, tetapi irigasi pertanian rusak dibiarkan. Gedung megah berdiri, tapi sekolah dan puskesmas terpencil tak terurus.
Masalahnya bukan semata pada anggaran yang terbatas, melainkan pada proses perencanaan yang kurang partisipatif. Rakyat sering kali menjadi objek pembangunan, bukan subjek. Padahal, merekalah yang paling tahu apa yang dibutuhkan di lingkungannya.
Forum Konsultasi Publik: Solusi Partisipatif
Dalam konteks inilah Forum Konsultasi Publik (FKP) menjadi penting. FKP bukan sekadar formalitas tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia merupakan platform demokratis tempat pemerintah menyampaikan rencana, dan masyarakat memberikan umpan balik yang konstruktif.
Melalui FKP, berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, akademisi, pelaku usaha, hingga petani dapat menyuarakan aspirasinya. Masukan mereka menjadi early warning system untuk pemerintah dalam menyusun prioritas pembangunan yang akurat dan berbasis data lapangan.
Perencanaan Berbasis Bukti dan Suara Warga
Mengandalkan data statistik saja tidak cukup. Dibutuhkan data sosial yang hanya bisa diperoleh melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Forum ini memperkaya dokumen perencanaan dengan perspektif dari akar rumput: kebutuhan akan air bersih, persoalan stunting, ketimpangan layanan kesehatan, akses pendidikan, dan lain-lain.
Di sinilah kekuatan FKP: ia memadukan data teknokratis dan narasi pengalaman warga, menghasilkan rencana pembangunan yang bukan hanya feasible, tetapi juga relevant.
Demokratisasi Pembangunan
Partisipasi dalam FKP juga menumbuhkan rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap pembangunan. Ketika masyarakat dilibatkan dalam merancang kebijakan, mereka akan lebih siap menjaga dan mengawasi pelaksanaannya.
Di sisi lain, FKP juga mengajarkan birokrasi untuk mendengar, berdialog, dan berempati hal yang sering kali hilang dalam rutinitas administrasi pemerintahan.
Namun, agar benar-benar bermakna, FKP tidak boleh sekadar mendengarkan. Ia harus ditindaklanjuti. Pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka mana usulan yang diakomodasi, mana yang belum, dan mengapa. Di sinilah transparansi dan akuntabilitas diuji.
Dari Aspirasi ke Aksi
Forum Konsultasi Publik bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah daerah yang cerdas adalah yang mampu menyusun perencanaan dengan membuka ruang seluas-luasnya untuk partisipasi rakyatnya.
Karena sejatinya, pembangunan yang terbaik bukan yang paling mewah, tapi yang paling menjawab kebutuhan masyarakat. *
✍️ Tentang Penulis
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
